Revisi Aturan Pajak Eksplorasi Migas Diterbitkan Lusa

Desi Angriani    •    Rabu, 21 Sep 2016 21:20 WIB
migas
Revisi Aturan Pajak Eksplorasi Migas Diterbitkan Lusa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang pajak eksplorasi dan biaya operasi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) diterbitkan pada Jumat 24 September.

"Nanti tinggal Jumat kami dan ibu Sri Mulyani mengumumkan," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/9/2016).

Pengumuman revisi peraturan tersebut digelar Kementerian Keuangan. Darmin menyebut, revisi aturan mengenai cost recovery ini akan berlaku dalam sebuah perpres baru. "Ya segera nanti keluar Perpres baru ya," pungkas mantan Gubernur BI ini.

Sekadar informasi, sejak dikeluarkan enam tahun silam, PP Nomor 79 Tahun 2010 sudah mendapat banyak desakan untuk direvisi. Aturan ini dinilai membatasi ruang bagi Pemerintah untuk membuat kontrak dengan menggunakan blok basis yang menunjang terjadinya kegiatan eksplorasi migas secara masif di Indonesia.

PP ini dinilai juga menghilangkan prinsip assume and discharge yang merupakan ciri khas dari sistem PSC. Kajian revisi PP ini sudah dimulai sejak 2011 di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


(OGI)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA