Hari Ini, Holding BUMN Migas Resmi Terbentuk

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 11 Apr 2018 17:00 WIB
kementerian bumnholding migas
Hari Ini, <i>Holding</i> BUMN Migas Resmi Terbentuk
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno (tengah). (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa per 11 April 2018 holding BUMN migas resmi terbentuk.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno telah menandatangani akta pengalihan saham seri B milik negara sebesar 56,96 persen di PGN kepada Pertamina.

Dengan ditandatanganinya akta tersebut, maka holding BUMN Migas resmi terbentuk dengan Pertamina sebagai induk perusahaan (holding) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai anggota holding.

"Hari ini per 11 April resmi lahir holding BUMN migas," kata Fajar dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu, 11 April 2018.

Harry juga menjelaskan, Menteri BUMN juga telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pertamina terkait perubahan atau peningkatan modal dan menyetujui pula integrasi PT Pertagas ke dalam PGN.

Di sisi lain, terkait dengan terlewatinya batas waktu 60 hari penandatanganan Akta Pengalihan Saham sebagaimana dipersyaratkan pada keputusan RUPS Luar Biasa PGN pada 25 Januari 2018 lalu, menurut Harry keputusan tersebut akan dikukuhkan kembali pada RUPS Tahunan PGN pada 26 April 2018.

Artinya, meskipun terlewatinya batas waktu 60 hari itu bukan berarti holding BUMN Migas batal.

"Sebab, terbentuknya holding BUMN Migas secara hukum terjadi saat dilakukannya penandatanganan Akta Pengalihan Saham dimana seluruh hak-hak Negara RI selaku pemegang 56,96 persen saham Seri B di PGN secara hukum telah beralih kepada Pertamina," jelas Harry.

Ia pun kembali mempertegas bahwa perubahan nama PGN dengan menghilangkan kata 'Persero' semata-mata merupakan aspek administratif. PGN akan tetap diperlakukan sama dengan BUMN lainnya untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Negara tetap memiliki kontrol terhadap PGN, baik secara langsung melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna, maupun secara tidak langsung melalui Pertamina selaku induk, seperti diatur dalam PP 72 Tahun 2016.

"Hal strategis, seperti perubahan Anggaran Dasar, dan pengusulan pengurus perusahaan, masih harus dengan persetujuan saham dwiwarna, apalagi jika melakukan perubahan struktur modal atau rights issue tentu harus dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam PP 72/2016," tutup Harry.

 


(AHL)