Tahapan Pengembangan Energi Panas Bumi akan Diubah

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 29 Nov 2016 16:42 WIB
panas bumienergi terbarukan
Tahapan Pengembangan Energi Panas Bumi akan Diubah
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. (FOTO: MTVN/Annisa Ayu Artanti)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengubah konsep tahapan pengembangan energi panas bumi (geotermal) di Indonesia sebagai upaya percepatan target pencapaian energi baru terbarukan sebesar 23 persen di 2025.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan pengembangan energi panas bumi ibarat telur dan ayam. Para pengembang menandatangani Power Purchase Agreement/PPA tanpa mengetahui secara pasti besar potensi yang ada.

"Selama ini pengembang geotermal melakukan kontrak PPA dengan offtaker tanpa tahu persis berapa besar potensi geotermal di wilayah tersebut," kata Arcandra, dalam rakernas Kadin di Hotel Widya Candra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Arcandra menjelaskan, tahapan yang ada saat ini bukannya mempercepat pengembangan tapi memperlambat pengembangan energi panas bumi.

Selama ini, PLN yang mengatur tarif energi panas bumi. Padahal saat penandatanganan PPA para pengembang belum mengetahui secara pasti besar potensi panas bumi tersebut. Itu yang menyebabkan dalam perjalanannya muncul negosiasi-negosiasi baru antara pengembang dengan PLN karena ternyata potensi tidak sesuai dengan perkiraan.




"Misalnya 10 sen per kWh lalu setelah eksplorasi 10 sen berdasarkan 100 megawatt (mw) potensi yang direncanakan waktu eksplorasi ternyata cuma 50 mw apakah 10 sen itu masih ekonomis?" ujar dia.

Atas dasar itu, pemerintah mengusulkan akan mengubah tahapan pengembangan energi panas bumi. Semula penandatanganan PPA terlebih dahulu lalu setelah itu eksplorasi, menjadi eksplorasi dahulu kemudian penandatanganan PPA. Eksplorasi pun bukan dilakukan oleh pengembang tapi dilakukan oleh pemerintah.

"Ada wacana bagaimana kalau pemrintah ikut dalam eksplorasi, sehingga setelah diketahui berapa potensi dari geotermal baru dilakukan PPA dengan offtaker," ungkap dia.

Beberapa poin usulan saat ini sedang dikaji. Katanya, sistem dan tahapan pengembangan energi panas bumi ini akan seperti pengembangan migas. Namun, Ia menambahkan saat ini usulan tersebut masih didiskusikan dan dikaji bersama.

"Apakah seperti oil and gas dimasukkan ke biaya yang tidak dikembalikan sebagai risiko bisnis tetapi kalau eksplorasi didapat keekonomian yang bagus dengan offtaker saat itu pengembangan EBT geotermal dilanjutkan, ini kita diskusi bersama kita kaji," tutup dia.


(AHL)