Sudah Ganti Tiga Menteri, Kontrak Freeport Masih Menggantung

Annisa ayu artanti    •    Senin, 17 Oct 2016 16:03 WIB
freeport
Sudah Ganti Tiga Menteri, Kontrak Freeport Masih Menggantung
Tambang Freeport di Papua. ANTARA/Puspa Perwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI) masih menggantung meskipun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah berganti tiga kali dalam dua tahun kabinet kerja.

Mewakili Menteri dan Wakil Menteri ESDM yang baru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan belum bisa membeberkan bagaimana kelanjutan masa kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu yang akan habis pada 2021.

"Itu belum waktunya diomongin, itu sudah pertanyaan lama," kata Luhut usai acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Freeport telah mengelola tambang di Timika hampir 47 tahun setelah penandatanganan Kontrak Karya (KK) pada 1967. Lalu pada 1991, KK Freeport diperpanjang hingga 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, anak usaha Freeport Mc-Moran ini hanya bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak paling cepat dua tahun atau paling lambat enam bulan sebelum kontrak berakhir.

Mendekati masa expired, belum ada sinyal dari pemerintah akan memperpanjang atau menyetop kontrak tersebut. Meskipun sudah diketahui banyak pihak, Freeport masih sangat menginginkan mengelola tambang di bumi cendrawasih tersebut.

Baca : Kontrak Freeport Dipastikan Rampung Usai Revisi UU Minerba

Sementara itu, ditemui ditempat yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengungkapkan, belum ada kemajuan terkait dengan divestasi Freeport.

PP 77 Tahun 2014 mewajibkan Freeport melakukan divestasi dengan melepas total 20 persen saham paling lambat 14 Januari 2016 kepada pihak Indonesia. Kemudian, pada 2019 melepas lagi sebanyak 10 persen saham.

Namun sayangnya hingga Oktober 2016 ini Freeport belum melakukan kewajiban tersebut. Bambang menjelaskan, pemerintah masih terus bernegosiasi dengan Freeport.

"Masih (divestasi freeport), saya masih menjawab surat terakhir, dia menjawab kita jawab lagi, mereka kan masih nawarkan itu," ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mengaku sangat menunggu gebrakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan untuk mempercepat divestasi Freeport sebesar 10,64 persen itu.


 


(SAW)