Menko Darmin: Tak Ada Pelonggaran Kewajiban B20

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 09 Nov 2018 18:42 WIB
biofuel
Menko Darmin: Tak Ada Pelonggaran Kewajiban B20
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Jakarta: Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut tidak ada pelonggaran untuk kewajiban penggunaan biodiesel sebesar 20 persen (B20). Menurutnya pengecualian untuk tidak menggunakan B20 sudah disepakati sebelum aturan itu dijalankan.

Darmin menjelaskan ada dua pengecualian untuk tidak menggunakan B20. Pertama adalah kendaraan yang masuk alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI, serta beberapa pembangkit listrik yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

"Itu pun kita bolehkan karena itu jelas barangnya ada di sini. TNI sudah setuju. Kalau angkutan sebesar apapun, kapal atau truk tidak dikecualikan," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 November 2018.

Dirinya menambahkan kewajiban B20 sebenarnya telah dijalankan sejak dua tahun lalu untuk solar bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO). Kemudian pemerintah memperluas kewajiban B20 untuk solar non-PSO mulai 1 September lalu.

"Apa dia enggak tahu dua tahun ini truk sudah pakai B20, kan aneh itu. Enggak bisa pokoknya. Itu sudah ada, sudah kita diskusikan matang. Tengah jalan minta penundaan. Pokoknya dia enggak akan dapat B0, di mana belinya, enggak ada di mana-mana," jelas dia.

Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) sebelumnya meminta pelonggaran kewajiban B20 untuk angkutan kapal untuk bisa ditunda. Usulan penundaan tersebut telah disampaikan INSA kepada pemerintah melalui surat bernomor 153/INSA/X/2018.

Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan jika pemakaian B20 dipaksakan kepada industri pelayaran, dikhawatirkan hal ini dapat berimbas pada investasi awal yang cukup besar untuk pembersihan tangki, pipa dan sistem BBM, pemeliharaan sistem penyimpanan B20.

INSA juga menekankan kandungan kualitas B20 belum konsisten karena belum dipatenkan dengan standar nasional dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan bagian kapal sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pemberi garansi pabrik dan pihak asuransi kapal.

 


(AHL)