Fungsi Pengelola Dana Diusulkan Hadir dalam Revisi UU Migas

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 29 Jan 2019 23:45 WIB
uu migas
Fungsi Pengelola Dana Diusulkan Hadir dalam Revisi UU Migas
Illustrasi MI/Panca.

Jakarta: Revisi UU Minyak dan Gas (Migas) saat ini masih dalam proses pembahasan antara Pemerintah dan DPR. Progresnya kini dalam tahap penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dalam DIM yang sedang disusun, Pemerintah masih kukuh untuk memisahkan antara lembaga hulu dan hilir migas. Sementara DPR ingin agar ada sebuah lembaga tersendiri dalam bentuk badan usaha khusus (BUK) yang mewadahi hulu dan hilir.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan yang menjadi fokus pemerintah kini yaitu menambahkan fungsi  pengelola dana (funds manager) pada kedua otoritas tersebut yakni Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas ) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kalau konsep pemerintah masih ada hulu dan hilir, enggak dipisah, tapi plus managing finance," kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019.

Sebenarnya, kata Djoko, BPH Migas selama ini juga telah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dana dari badan usaha di hilir migas. Namun pemerintah ingin agar alokasi dana tersebut lebih jelas peruntukannya misal untuk bangun SPBU, atau pengadaan tangki dan sebagainya.

Sementara untuk SKK Migas selama ini belum memiliki kewenangan tersebut. Djoko mengatakan dalam usulan DIM pemerintah ingin agar SKK tidak hanya mengatur para kontraktor di hulu migas, namun juga mengelola dana pungutan yang berasal dari kontraktor-kontraktor tersebut.

Dana yang dikumpulkan kata dia bisa didapatkan dari bagian bonus tanda tangan, penerimaan, atau dana Abandonment and Site Restoration (ASR). "Misalnya kayak dana ASR kan bisa tuh dikumpulin," tutur dia.

Lebih jauh dia menambahkan pada dasarnya pemerintah ingin agar kepemilikan negara jadi lebih kuat karena dapat mengontrol aset-aset migas di Indonesia.


(SAW)