Mempercepat Program Penyediaan Listrik

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 12 Jan 2018 09:53 WIB
listrikpembangkit listrikplnkementerian esdmtarif listrik
Mempercepat Program Penyediaan Listrik
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat program penyediaan listrik melalui sinergi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di antaranya pada wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Selain itu, Kementerian ESDM memberi kesempatan swasta melalui peningkatan pemanfaatan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) setempat. Kesemuanya ini dilakukan dengan harapan Indonesia memiliki ketersediaan listrik yang mampu mewujudkan ketahanan energi guna mendukung aktivitas perekonomian.

Kementerian ESDM mencatat hingga akhir 2017 lalu, rasio elektrifikasi nasional mencapai 94,91 persen. Capaian ini lebih tinggi dari target rasio elektrifikasi yang tercantum dalam APBNP 2017 sebesar 92,75 persen.


Sumber: Kementerian ESDM

"Akhir Desember 2017 bahwa rasio elektrifikasi kita mencapai 94,91 persen. Ini di atas target 2017," kata Direktur Jenderal Ketengalistrikan Andy N Sommeng, di Jakarta, beberapa waktu lalu.


Sumber: Kementerian ESDM

Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada dua tahun terakhir yakni 2015 dan 2016 tercatat rasio elektrifikasi sebesar 88,3 persen dan 91,16 persen.

Adapun untuk capaian rasio elektrifikasi di 2017 hanya terdapat dua daerah yang belum mencapai 70 persen. Kedua daerah tersebut adalah Papua dan NTT dengan masing-masing persentase rasio elektrifikasi sebesar 60,74 persen.


Sumber: Kementerian ESDM

Sementara untuk 2018, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi sebesar 95,15 persen. Ia yakin target tersebut akan tercapai dengan adanya program 35 ribu megawatt (mw) yang sedang dikerjakan oleh PLN dan perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).


Sumber: Kementerian ESDM

Di sisi lain, Kementerian ESDM memperkirakan bonus produksi panas bumi di 2018 yang akan dibagikan kepada daerah wilayah kerja panas bumi sebanyak Rp89,25 miliar. Dalam hal ini, Bandung akan menjadi daerah yang mendapatkan bonus produksi panas bumi terbesar.


Sumber: Kementerian ESDM

Melalui bonus panas bumi tersebut daerah yang termasuk wilayah kerja dapat memanfaatkan dananya untuk pengembangan daerah. Sebab dana tersebut langsung masuk ke kas APBD.


Sumber: Kementerian ESDM

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, bonus produksi pada triwulan IV-2017 sebesar USD76,64 miliar. Bonus panas bumi itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015 sebesar Rp58,7 miliar, dan di 2016 menjadi Rp62,36 miliar.

 


(ABD)