Pemerintah Tambah Subsidi Solar Tanpa Revisi APBN 2018

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 13 Mar 2018 12:43 WIB
pertaminastok bbmsolar subsidipremiumharga bbm
Pemerintah Tambah Subsidi Solar Tanpa Revisi APBN 2018
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah tidak perlu merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 terkait keputusan penambahan anggaran subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Saat ini, penambahan subsidi masih menggunkan anggaran di dalam APBN 2018 induk.

Direktur Penyusunan APBN Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan, sejauh ini pemerintah masih berpegang pada anggaran dalam APBN induk. Caranya dengan mengutak-atik anggaran belanja yang tak 100 persen diserap, atau dengan kata lain pemindahan alokasi anggaran dari pos belanja lainnya tanpa mengubah besaran anggaran secara total di APBN.

"Karena kan enggak semua belanja terserap 100 persen. Maka akan kita coba utak-atik tanpa revisi APBN," kata Kunta, pada Medcom.id, Selasa, 13 Maret 2018.

Apalagi, kata Kunta, pemerintah baru akan membayarkan anggaran subsidi pada perusahaan terkait, dalam hal ini Pertamina berdasarkan realisasi penyerapan subsidi selama satu tahun.

"Enggak perlu APBNP, sambil jalan saja. Sementara kita akan menggunakan skema APBN ini karena masih awal tahun," tambah Direktur Anggaran Kemenkeu Askolani, di Kemenkeu, Senin, 12 Maret 2018.



Namun, pemerintah tetap berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini Komisi VII bersama Kementerian ESDM terkait adanya tambahan subsidi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tambahan anggaran untuk subsidi Solar yakni tak melebihi kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. "Kalau tidak salah waktu itu kita hitung Rp4,1 triliun," kata Ani, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin, 12 Maret 2018.

Dirinya mengatakan subsidi untuk BBM jenis Solar akan dinaikkan dari sebelumnya Rp500 per liter dalam APBN 2018 menjadi Rp1.000 per liter dengan volume konsumsi sebesar 16,3 juta kilo liter.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kebijakan tersebut diambil dalam menyikapi situasi kenaikan harga minyak dunia tanpa harus memberikan beban berlebih pada masyarakat, seba pemerintah menganggap daya beli masyarakat perlu dijaga sehingga bisa menjadi motor penggerak ekonomi.

"Jadi kita aka mengalokasikan kenaika subsidi Solar sehingga Pertamina enggak mengalami beban perusahaan," pungkas Ani.

 


(ABD)