Revisi dan Pengaturan Margin Dilakukan untuk Turunkan Harga Gas

Annisa ayu artanti    •    Senin, 17 Oct 2016 18:26 WIB
gas
Revisi dan Pengaturan Margin Dilakukan untuk Turunkan Harga Gas
Illustrasi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan beberapa langkah untuk menurunkan harga gas sesuai dengan pemintaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan langkah untuk menurunkan harga gas tersebut salah satunya adalah revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 tentang Harga Gas.

"Ada arahan seperti itu, kita sedang memproses apa yang bisa dipercepat. Tadinya kan masa transisi dua tahun, kita dapat arahan untuk dipercepat kalau bisa jadi awal tahun depan," kata Wirat di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Namun, revisi Permen ini, harus melalui persetujuan Menteri ESDM, Ignasius Jonan terlebih dulu. Selain revisi Permen itu, lanjut Wirat, pemerintah juga akan merevisi Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 yang berisi tentang pengaturan harga distribusi.

‎"Kita akan revisi Permen 19 yang berisi harga distribusi. Kalau sekarang kan Business to Business (B to B), nanti akan jadi regulated margin. Dengan B to B itu kadang-kadang ada yang harganya mahal sekali. Jadi margin-nya dikasih regulasi," jelas Wirat.

Lalu, dalam margin tersebut, Wirat menuturkan, pemerintah akan mengatur tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR). IRR tersebut akan dilihat dari resiko yang ditanggung.

"Tergantung, tapi rule of thumb-nya sekitar 12 persen. Kalau risikonya tinggi bisa lebih tinggi, kalau rendah bisa lebih rendah. Tapi rata-rata 12 persen," ucap Wirat.

Meski sudah merancang upaya-upaya dalam menurunkan harga gas, Wirat belum bisa secara gamblang menyebut harga gas yang akan dicapai berapa. Ia mengungkapkan, akan melihat tahap demi tahap apa yang bisa dilakukan lebih dahulu. Serta, industri mana saja yang akan diprioritaskan oleh pemerintah mendapat gas murah tersebut.

"Harga gas ini cukup kompleks, ‎kita lihat case by case mana yang bisa didahulukan, misalnya pupuk. Pupuk, petrokimia kita prioritaskan duluan karena sangat butuh," pungkas Wirat.


(SAW)