Pemerintah Harus Punya Roadmap Jelas terkait Energi

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 11 May 2018 20:13 WIB
kebijakan energipremium
Pemerintah Harus Punya <i>Roadmap</i> Jelas terkait Energi
Ilustrasi. (Foto: Antara/Adimaja).

Jakarta: Pemerintah diimbau memiliki roadmap (peta jalan) yang jelas terhadap kebijakan energi, salah satunya terkait premium.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu, mengimbau seharusnya pemerintah menghapus premium, bukan memberi celah bagi masyarakat untuk kembali menggunakan bahan bakar minyak (BBM) beroktan 88 tersebut.

"Kebijakan ini kemunduran, karena hampir semua negara sudah menghapus premium," kata Bondan di Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 Mei 2018.

Pemerintah sebelumnya mewajibkan setiap SPBU menjual premium, termasuk di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Pertamina tidak akan rugi dengan menyediakan premium di seluruh Indonesia.

Caranya, lanjut Jonan, Pertamina bisa memberikan tambahan subsidi kepada premium. Selain itu, agar konsumen premium beralih ke pertalite, Pertamina bisa memberikan undian berhadiah bagi setiap pengguna Pertalite.

Namun demikian, menurut Bondan kebijakan tersebut akan berdampak negatif. Karena tidak hanya merusak mesin kendaraan bermotor, namun juga semakin memperburuk kondisi udara.

Untuk mesin kendaraan bermotor misalnya, menurut Bondan, hampir seluruh produk industri otomotif diperuntukkan bagi BBM dengan RON tinggi, yaitu seri pertamax atau setidaknya pertalite.

"Jika dipaksa menggunakan premium, tentu akan mengakibatkan pembakaran tidak sempurna dan merusak mesin kendaraan. Hasil pembakaran yang tidak sempurna tersebut akan menghasilkan emisi karbon yang memperburuk kualitas udara. Tentu saja mengkhawatirkan, apalagi Jakarta sudah berada pada sepuluh besar kota dengan udara terburuk di dunia," jelas dia.

"Itu sebabnya, penghapusan premium tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah seharusnya memiliki roadmap yang jelas tentang kebijakan energi," kata dia.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menambahkan kewajiban distribusi premium di Jamali memang mengherankan. Karena berbeda dengan luar wilayah tersebut, konsumen di Jamali pada umumnya sudah mampu membeli BBM berkualitas.

Dalam konteks itulah Agus menduga, kebijakan tersebut sangat kental dengan muatan politis. Terlebih, 2018 akan dilaksanakan Pilkada serentak dan pada 2019 akan dilaksanakan Pileg dan Pilpres.

 


(AHL)