PGN Akui Tidak Ada Titik Temu dengan Petronas soal Gas Kepodang

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 07 Aug 2018 19:34 WIB
perusahaan gas negara (pgn)
PGN Akui Tidak Ada Titik Temu dengan Petronas soal Gas Kepodang
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Dok:MI.

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menyatakan cucu usahanya PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) tidak memperoleh titik temu dengan Petronas Carigali Muriah Ltd (PCML) mengenai kasus gas di lapangan Kepodang sehingga harus menggugatnya ke arbitrase Hong Kong.

Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan arbitrase ditempuh karena tidak ada titik temu kedua perusahaan tersebut. Saat ini proses persiapan gugatan ke arbitrase Hong Kong itu sedang berjalan. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci lantaran cucu usahanya yang mengajukan gugatan tersebut.

"Kalau arbitrase ya artinya tidak ada titik temu. Kalau persiapan arbitrasenya saya tidak paham." kata Jobi saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.

Kendati demikian, Jobi menjelaskan, gugatan tersebut tidak mengganggu penyaluran gas. Penyaluran gas tetap jalan sesuai yang pasokan dari Petronas. "Tidak ada urusannya, penyaluran tetap jalan," ucap Jobi.

Seperti diketahui, Sekretaris Perusahaan KJG Toto Yulianto menjelaskan selama tiga tahun terakhir sejak lapangan Kepodang gas in, realisasi penyaluran gas melalui pipa transmisi Kalija berada di bawah komitmen volume yang disepakati dalam Gas Transportation Agreement (GTA) sebesar 116 MMSCFD untuk jangka waktu selama 12 tahun.

Rinciannya, pada periode 22 Agustus-31 Desember 2015, PCML hanya mampu mengirimkan gas sebanyak 86,06 MMSCFD. Jumlah gas yang dipasok meningkat sedikit menjadi 90,37 MMSCFD pada periode 1 Januari-31 Desember 2016. Lalu turun lagi menjadi 75,64 MMSCFD pada periode 1 Januari-31 Desember 2017.

Realisasi pengiriman gas yang tidak sampai 90 persen dari kesepakatan GTA memiliki konsekuensi hukum yang harus ditanggung para pihak pembuat perjanjian.

Ia mengungkapkan apabila dalam 1 tahun volume gas yang diserahkan oleh shipper berdasarkan pengukuran dan perhitungan di titik terima kurang dari 90 persen dari adjusted gas capacity akibat kesalahan shipper, maka shipper akan dikenakan kewajiban ship or pay (SOP). KJG sebagai transporter pemilik pipa dan PLN sebagai offtaker atau pembeli dirugikan dengan ketidakmampuan PCML menyediakan gas sesuai kesepakatan.

"Kami dirugikan karena sudah membangun pipa, sementara PLN dirugikan karena produksi listriknya terganggu akibat pasokan gasnya kurang," kata Toto.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan KJG, PLN, dan PCML, nominal SOP yang timbul akibat pasokan gas yang kurang tersebut sebesar USD8,8 juta pada 2016. Sementara untuk tahun 2017 sebesar USD20,6 juta. Sehingga total SOP yang harus dibayarkan PCML adalah sebesar USD29,4 juta.


(SAW)