Alasan Pemerintah Atur Harga Jual Eceran BBM Umum

Faisal Abdalla    •    Minggu, 10 Feb 2019 17:07 WIB
bbmkementerian esdm
Alasan Pemerintah Atur Harga Jual Eceran BBM Umum
Ilustrasi BBM. Foto: MI/Sumaryanto

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ketentuan terkait harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) umum nonsubsidi. Ketentuan ini untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha.
 
"Maksud dan tujuan pemerintah mengambil kebijakan ini untuk melindungi konsumen, untuk menjaga dan melindungi pelaku usaha agar bersaing sehat dan adil," kata Ditjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto di Kementerian ESDM, Minggu, 10 Februari 2019.
 
Djoko mengatakan formulasi perhitungan harga jual eceran jenis BBM diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 19 K/10/MEM/2019. Tujuannya, untuk memastikan persaingan usaha sehat, pelaku usaha tidak mengambil keuntungan terlalu besar dan tidak membanting harga seiring dengan turunnya harga minyak dunia dan membaiknya kurs rupiah.
 
Djoko mengatakan semua pelaku usaha BBM sudah menyesuaikan harga eceran BBM umum sesuai ketentuan. Penurunan harga BBM paling rendah Rp50 dan paling tinggi mencapai Rp1.100.
 
"Adapun untuk Premium, Pertamina juga sudah menurunkan harganya sesuai harga di Jawa-Bali. Di mana sebelumnya harga di luar Jawa-Bali lebih tinggi," ujarnya
 
Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batasan margin badan usaha penyalur BBM Umum paling tinggi sebesar 10 persen dan paling rendah lima persen dari harga dasar.
 
Selain mengatur marjin, yang juga penting adalah Kepmen ini menetapkan formula perhitungan harga dasar untuk digunakan Badan Usaha sebagai pedoman menetapkan harga jual BBM Umum.

Baca: Kementerian ESDM Tetapkan Harga Jual Eceran BBM Nonsubsidi

Harga dasar BBM Umum terdiri dari biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi serta marjin, dengan formula sebagai berikut:
 
Untuk jenis bensin di bawah RON 95 dan jenis minyak solar CN 48, batas bawahnya yaitu: Mean of Platts Singapore (MOPS) + Rp952 per liter + Margin (lima persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya yaitu: MOPS + Rp2.542 per liter + Margin (10 persen dari harga dasar).
 
Sementara itu untuk BBM jenis Bensin di atas RON 95 dan Solar CN 48, batas bawahnya yaitu: MOPS + Rp1.190/liter + Margin (lima persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya yaitu: MOPS + Rp3.178 per liter + Margin (10 persen dari harga dasar).
 
MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis Bensin dan Minyak Solar dari produksi kilang dalam negeri dan atau impor sampai dengan Terminal/Depot BBM yang mencerminkan harga produk.
 
"Komponen konstanta formula itu terdiri dari biaya angkut dari impor, titik impor ke Indonesia, kemudian biaya distribusi, termasuk margin SPBU, dan nilai BPH Migas," tandasnya.
 
Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai malam ini, pukul 00.00, Senin, 11 Februari 2019.




(FZN)