Pemerintah Bantah Revisi Permen 5 untuk Akomodir Freeport

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 11 Apr 2017 19:20 WIB
freeport
Pemerintah Bantah Revisi Permen 5 untuk Akomodir Freeport
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN).

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah membantah terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri untuk mengakomodir kepentingan PT Freeeport Indonesia.

"Apa sih yang dikontroversikan? Kan saya sudah ceritakan tadi," tegas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Bambang menjelaskan, keputusan pemerintah untuk memberikan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berjangka kepada pemegang Kontrak Karya (KK) dilakukan dalam rangka menjaga kenyamanan berinvestasi. Kebetulan saja, keluarnya Permen 28 ini berbarengan dengan kondisi Freeport sebagai pemegang KK.




"Siapapun, apa pun yang keluar dapat fasilitas yang sama. Seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Namanya IUPK kan generic (umum) kan," ucap dia.

Bambang mengatakan, pemberian IUPK dengan jangka waktu delapan bulan kepada Freeport dikeluarkan karena mempertimbangkan investasi Freeport di Indonesia yang sangat besar.

Status IUPK berjangka Freeport ini juga sebenarnya merupakan pilihan bagi Freeport, apakah Freeport ingin melakukan hilirisasi atau tidak. Freeport baru bisa melakukan ekspor konsentrat ketika sudah berstatus IUPK. 

"Sebetulnya Freeport ini choice. Bukan obligation. Kalau mau ekspor konsentrat harus jadi IUPK. Tapi IUPK juga tidak sebentar, karena dia mau invest smelter paling tidak USD2 miliar untuk underground mining," jelas dia.

Untuk investasi sebesar itu, lanjut Bambang Gatot diperlukan pembahasan yang tidak singkat. Jadi, pemerintah memberikan IUPK berjangka kepada Freeport sambil terus melakukan pembicaraan dan negosiasi tentang stabilitas investasi.

"Jadi dia pingin investment stability. Itu yang kita bicarakan. Kita berikan IUPK, tapi diberikan waktu enam bulan untuk melakukan pembicaraan investment stability," imbuh dia

Bahkan, Bambang Gatot juga menambahkan meskipun dengan revisi Permen 5 ini terkesan mempermulus jalan Freeport, keputusan tersebut adalah satu hal yang wajar.

"Ini adalah keputusan wajar kalau invest segitu perlu investment stability. Itulah yang dibicarakan," pungkas dia.





(SAW)