Harmonisasi RUU Migas Dinilai Satukan Berbagai Pendapat

Pelangi Karismakristi    •    Kamis, 13 Jul 2017 14:32 WIB
berita dpr
Harmonisasi RUU Migas Dinilai Satukan Berbagai Pendapat
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Legislasi DPR masih melakukan harmonisasi Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas (RUU Migas). Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menargetkan harmonisasi bisa secepatnya selesai, agar sebelum akhir masa periode DPR bisa disahkan sebagai undang-undang.

Menurut Supratman, poin penting yang menjadi perhatian para stekholder adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Harmonisasi yang dilakukan Baleg sampai pada tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draft RUU Migas.

"Kita baru mau harmonisasi, tapi semoga bisa secepatnya diselesaikan," ucap Supratman, saat Rapat Dengar Pendapat Harmonisasi RUU Migas di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, 11 Juli 2017.

Harmonisasi yang dilakukan Baleg ini masih tahap meminta pendapat sejumlah pihak terkait ihwal substansi pada draf RUU Migas. Supratman menyampaikan pihaknya masih akan mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku kepentingan sebagai salah satu pertimbangan Baleg dalam pembahasan RUU Migas.

Di samping itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa salah satu poin dalam draft RUU Migas berkenaan dengan BUK Migas, hal ini bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi kerja sama dari hulu hingga hilir sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Jadi tidak ada pembubaran salah satu satuan kerja, hanya saja fungsi mereka untu diintegrasikan tergabung dalam BUK Migas," kata politikus yang membidangi energi dan sumber daya alam ini.

Sementara Pengamat Energi Marwan Batubara mengatakan dalam RUU Migas ini seharusnya ditegaskan tidak akan ada dualisme BUMN yang mengurusi sektor migas dari hulu maupun hilir. Dia bilang, integrasi beberapa BUMN dalam BUK Migas harus dipastikan benar-benar solid.

"Kalau memang BUMN mau dibentuk jangan jadi tidak efisien membentuk lebih dari satu BUMN," kata Marwan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, menurut Supratman pendapat dari pihak yang berkaitan ini sangat diperlukan untuk harmonisasi, karena RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) ini ditargetkan segera diselesaikan.
  



(ROS)

<i>Tender Offer</i> Persero dan <i>Holding</i> BUMN

Tender Offer Persero dan Holding BUMN

13 hours Ago

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pena…

BERITA LAINNYA