Reformasi Pajak Trump akan Mendorong Kesenjangan Warga AS

Arif Wicaksono    •    Senin, 17 Jul 2017 14:59 WIB
amerika serikat
Reformasi Pajak Trump akan Mendorong Kesenjangan Warga AS
Presiden AS Donald Trump (Dok:XInhua).

Metrotvnews.com, Washington: Reformasi pajak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diprediksi akan memperlebar jurang antara orang kaya dan miskin AS. Bahkan AS akan semakin terperosok.

Berdasarkan Indeks Commitment to Reducing Inequality (CRI) yang dibuat Oxfam dan Development Finance International, AS merupakan salah satu negara yang buruk dalam mengatasi kesenjangan.

baca : Membedah Kebijakan Ekonomi Trump

Angka itu akan jatuh enam peringkat lebih dalam dari ranking sebelumnya, yakni dari peringkat 17 ke 23. Rating kebijakan pajak AS secara spesifik akan jatuh 33 tingkat dari 26 ke 59dibawah Peru, Chile, dan Sri Lanka, jika reformasi Trump berjalan.

"Ketika negara seperti Portugal, Slovenia lebih tinggi dariAS (peringkat kesenjangan), ini bisa menjadi pertimbangan bagi AS," kata Vice Presiden OXfam untuk kebijakan dan Kampanye Paul O'Brein, dikutip dari The Guardian, Senin 17 Juli 2017.

Kebijakan itu akan meninggalkan jutaan rakyat Amerika tanpa asuransi kesehatan dan AS akan seperti Yunani yang mengalami krisis utang, Spanyol yang selama 10 bulan tak memiliki pemerintahan dan Argentina yang memiliki inflasi tinggi.

Paul menegaskan ketidakmerataan telah menjadi isu global selama beberapa waktu lalu tetapi hal ini tak menghasilkan kebijakan yang menguntungkan.

Berbicara kesenjangan, peringkat AS dalam index itu jauh lebih buruk dari negara kaya lainnya dalam  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). AS menempati peringkat 21 dari negara yang menghuni 63 persen dari PDB dunia itu. Padahal AS adalah negara terkaya di dunia.

Pada 2012, sebanyak 43,3 persen perusahaan di AS tak membayar pajak pendapatan negara federal. Bahkan gaji minimum negara federal AS mencapai USD7,25 atau di bawah standar kebutuhan hidup sebesar USD10,6 per jam untuk sebuah keluarga yang berada diatas garis kemiskinan. Indeks itu juga menunjukan beberapa negara seperti Swedia, Belgia, dan Denmark berusaha melindungi kelompok termiskin dari negara itu.

 


(SAW)