Administrasi Trump Sebut Mitra Dagang AS Tidak Memanipulasi Mata Uang

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 15 Apr 2017 15:08 WIB
ekonomi amerikadonald trump
Administrasi Trump Sebut Mitra Dagang AS Tidak Memanipulasi Mata Uang
Presiden AS Donald Trump. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak menyebutkan nama mitra dagang utama sebagai manipulator mata uang.

Laporan yang dirilis pada Jumat waktu setempat ini seakan mundur dari janji kampanye Trump yang sebelumnya menuding Tiongkok melakukan hal tersebut.

Reuters melansir, Sabtu 15 April 2017, laporan semi tahunan mata uang yang dikeluarkan Departemen Keuangan AS ini telah menjabarkannya. Bagaimana pun, hal ini menjaga Tiongkok dalam daftar pemantauan mata uang meskipun surplus global lebih rendah, mengutip surplus perdagangan bilateral Tiongkok yang luar biasa besar dengan AS.

Lima mitra dagang lainnya yang berada dalam daftar pemantauan Oktober lalu -Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Jerman dan Swiss- juga tetap masuk dalam daftar. Departemen Keuangan AS dipastikan akan menerapkan pengawasan ekstra terhadap kebijakan devisa dan ekonomi negara-negara tersebut.

Baca: Trump Dinilai Tidak Mungkin Tuduh Tiongkok Manipulator Mata Uang

Selain itu, laporan Departemen Keuangan AS lainnya mengakui apa yang banyak analis katakan selama setahun terakhir, yaitu bahwa Tiongkok baru saja melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menopang nilai mata uang yuannya, sehingga tidak mendorongnya turun untuk membuat ekspor Tiongkok lebih murah.

Pakar valuta asing mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa label manipulator tidak mungkin dilakukan kepada Beijing.

Trump, yang menyalahkan Tiongkok karena "mencuri" pekerjaan dan kemakmuran AS dengan memperjuangkan mata uangnya, berulang kali berjanji untuk memberi label negara tersebut sebagai manipulator mata uang pada "hari pertama" administrasi Trump berjalan.

Laporan tersebut memang menyerukan upaya masa lalu Tiongkok yang menahan nilai yuan, dengan mengatakan bahwa hal ini menciptakan distorsi jangka panjang dalam sistem perdagangan global yang memberlakukan kesulitan yang signifikan dan terus-menerus pada pekerja dan perusahaan Amerika.

Departemen Keuangan AS juga memperingatkan bahwa pihaknya akan meneliti praktik perdagangan dan mata uang Tiongkok dengan sangat ketat dan menyerukan ekonomi Tiongkok lebih cepat membuka barang dan jasa AS sehingga pergeseran dari ekspor ke konsumsi domestik lebih banyak.

"Tiongkok perlu menunjukkan bahwa kurangnya intervensi untuk menolak apresiasi selama tiga tahun terakhir merupakan pergeseran kebijakan yang tahan lama dengan membiarkan kenaikan RMB (yuan), dengan kekuatan pasar setelah tekanan apresiasi berlanjut," kata laporan tersebut.

Mantan Departemen Keuangan AS di bawah sekretaris untuk urusan internasional selama pemerintahan Obama, Nathan Sheets mengatakan laporan tersebut menunjukkan bahwa administrasi Trump mengambil pendekatan terhadap devisa berdasarkan data dan bukan politik.

Baca: Donald Trump Sebut Devaluasi Mata Uang Tiongkok Bikin Ekonomi AS Membaik

"Ini bukan laporan yang diketahui Donald Trump pada 8 November. Tapi ini menjabarkan keluhan yang sah. Pernyataan yang jelas bagi orang Tiongkok bahwa mereka membutuhkan kemajuan," kata Sheets, yang sekarang bersama Peterson Institute for International Economics di Washington.

Departemen Keuangan AS tidak mengubah tiga isu utama untuk mengidentifikasi manipulasi uang yang diberlakukan tahun lalu oleh pemerintahan Obama yakni surplus perdagangan bilateral dengan AS sebesar USD20 miliar atau lebih, surplus akun berjalan global lebih dari tiga persen dari produk domestik bruto, dan pembelian valuta asing yang persisten sama dengan dua persen dari PDB selama 12 bulan.

Tidak ada negara yang bertekad memenuhi ketiga kriteria ini, namun Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, dan Swiss semuanya menghadapi dua dari tiga isu tersebut.

Departemen Keuangan AS bahkan memperingatkan Jepang agar tidak melanjutkan intervensi mata uang, dengan mengatakan bahwa ini hanya diperuntukkan bagi keadaan yang sangat luar biasa dengan konsultasi sebelumnya, sesuai dengan komitmen G-7 dan G-20 Jepang.

 


(AHL)

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

Kebijakan HET Diyakini Efektif Cegah Gejolak Harga

11 hours Ago

Penerapan kebijakan HET yang dikeluarkan Kemendag dinilai akan menjadi panduan konsumen dalam m…

BERITA LAINNYA