Regulator Tiongkok Perketat Pengawasan Bendung Arus Modal Keluar

Angga Bratadharma    •    Rabu, 30 Nov 2016 06:56 WIB
ekonomi chinationgkok
Regulator Tiongkok Perketat Pengawasan Bendung Arus Modal Keluar
Bendera Tiongkok (AFP PHOTO/GREG BAKER)

Metrotvnews.com, Shanghai: Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk membendung arus modal keluar setelah mata uang yuan tergelincir ke level terendah lebih dari delapan tahun terakhir. Tentu langkah itu menjadi diperlukan guna memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi Tiongkok di masa-masa mendatang.

State Administration of Foreign Exchange (SAFE) telah mulai melakukan pemeriksaan terhadap transfer keluar negeri senilai USD5 juta atau lebih dalam rangka meningkatkan pengawasan atas penawaran. Pengawasan ini menjadi penting dan akan terus dilakukan demi menekan terjadinya hal-hal yang tidak diingninkan.

"Sebelumnya, hanya transfer forex senilai USD50 juta atau lebih yang dibutuhkan untuk dilaporkan ke SAFE. Sekarang, ambang batas telah secara drastis diturunkan menjadi USD5 juta, dan mencakup baik mata uang asing dan yuan," kata salah satu sumber, yang memiliki pengetahuan langsung dari aturan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (30/11/2016).

Baca: Yuan Tiongkok Menguat Jadi 6,8889 terhadap USD

Di sisi lain, Tiongkok berencana untuk memperketat kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan Tiongkok yang memiliki keinginan berinvestasi di luar negeri. Langkah itu dilakukan sekuat tenaga untuk memperlambat dana yang melarikan diri, karena erat kaitannya dengan laju ekonomi secara keseluruhan.


Bendera Tiongkok (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Dewan Negara, Kabinet Tiongkok akan segera mengumumkan serangkaian langkah-langkah yang akan tunduk atas banyaknya penawaran investasi di luar negari dan memberikan pengawasan pengaturan yang terbilang ketat. Sejauh ini, banyak perusahaan Tiongkok memang berinvestasi di luar negeri.

Baca: Tiongkok Gelontorkan USD36 Miliar Realisasikan Proyek Kereta Api

Kementerian Perdagangan Tiongkok dan badan perencanaan ekonomi akan memberlakukan 'kontrol ketat' atas setiap akuisisi asing senilai USD10 miliar, atau lebih. Kondisi itu juga akan mencakup perusahaan milik negara yang berminat unntuk membangun atau berinvestasi di sektor properti di luar nengeri dalam kesepakatan senilai USD1 miliar atau lebih.

 


(ABD)