Brexit Dinilai Bahayakan Hubungan dengan Skotlandia-Wales-Irlandia Utara

Angga Bratadharma    •    Selasa, 12 Sep 2017 15:06 WIB
ekonomi duniabrexit
Brexit Dinilai Bahayakan Hubungan dengan Skotlandia-Wales-Irlandia Utara
Ilustrasi (FOTO: algerie)

Metrotvnews.com, London: Anggota parlemen di House of Commons bersiap untuk memberikan suara pertama mereka pada sebuah Brexit Bill yang penting, dua ahli hukum terkemuka memperingatkan mengenai risiko tinggi di masa depan Inggris. Tidak ditampik, keputusan untuk meninggalkan Uni Eropa oleh Inggris atau Brexit bisa memberikan efek tersendiri.

Mengutip Xinhua, Selasa 12 September 2017, ahli hukum Eropa dan Inggris, Michael Dougan dan Michael Gordon dari Universitas Liverpool, telah menyoroti potensi rintangan untuk RUU Penarikan Uni Eropa, yang dikenal sebagai RUU Penolakan.

Pada Senin, anggota parlemen akan memberikan suara pada sejumlah amandemen undang-undang yang ditujukan untuk mentransfer lebih dari 40 tahun undang-undang Uni Eropa ke dalam hukum Inggris. Partai oposisi utama Partai Buruh berencana untuk menentang RUU tersebut, yang menggambarkannya sebagai perebutan kekuasaan yang konservatif.

Dengan kekhawatiran bahwa sejumlah konservatif pro-Eropa dapat memberikan suara menentang RUU tersebut, semua mata akan berfokus pada bagaimana Perdana Menteri Inggris Theresa May, yang memimpin sebuah pemerintahan minoritas, menangani situasi tersebut.

Ribuan orang berkampanye untuk Inggris tetap berada di Uni Eropa dalam sebuah pawai di London pada Sabtu ke Parliament Square. Di dunia akademisi, para ahli telah merenungkan kemungkinan dampak dari pencabutan Brexit.

Dalam makalah briefing bersama, Dougan dan Gordon mengatakan bahwa RUU Penolakan dapat dilihat sebagai sumber masalah signifikan. Mereka mengatakan skema yang ditetapkan dalam RUU ini didasarkan pada sentralisasi kekuasaan yang luas serta sebuah delegasi kekuasaan yang besar, kepada Pemerintah Inggris.

"Pendekatan RUU ini menghasilkan biaya dan risiko yang cukup besar untuk hubungan antara Pemerintah Inggris dan pemerintah di Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Ini memiliki potensi yang jelas untuk mengganggu kestabilan hubungan konstitusional utama, atau melanggar nilai konstitusional utama, paling tidak yang berkaitan dengan demokrasi dan legitimas," ungkapnya.


(ABD)