Para Pemimpin G20 Siap Bahas Kelebihan Kapasitas Baja

Angga Bratadharma    •    Senin, 10 Jul 2017 11:01 WIB
ktt g20
Para Pemimpin G20 Siap Bahas Kelebihan Kapasitas Baja
Seorang pekerja sedang memotong batang baja di lokasi konstruksi jembatan kereta api di Lianyungang, Provinsi Jiangsu, Tiongkok (REUTERS/China Daily)

Metrotvnews.com, London: Pemimpin G20 akan membahas kelebihan kapasitas baja pada pertemuan puncak di Jerman. Hal itu karena ketegangan meningkat usai rencana Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan undang-undang era Perang Dingin guna membatasi impor baja dengan alasan keamanan nasional.

Trump meluncurkan sebuah penyelidikan mengenai masalah tersebut pada April, dalam sebuah langkah yang oleh para pakar diplomat dan pakar perdagangan mengatakan bahwa risiko tersebut merusak sistem perdagangan berbasis peraturan global. Bahkan kondisi itu memicu tindakan pembalasan dendam di seluruh dunia dalam produk-produk di luar bidang baja.

Gedung Putih mengkonfirmasi pekan lalu bahwa Trump berencana untuk menggunakan premis probe tersebut sebagai katalisator untuk menuntut tindakan oleh pimpinan Kelompok 20 untuk mengurangi kelebihan kapasitas baja, yang merupakan industri terbesar kedua di dunia setelah minyak dan gas.

Mengutip Reuters, Senin 10 Juli 2017, rekomendasi AS tentang kemungkinan tarif baru akan dilepaskan beberapa saat setelah KTT G20, yang dimulai pada Jumat. AS sedang melakukan studi serupa mengenai tarif aluminium. Sementara tarif pada kedua produk tersebut ditujukan terutama di Tiongkok, sekutu AS.

Dalam hal ini, AS khawatir mereka akan menanggung beban tindakan tersebut karena ekspor baja Tiongkok sudah sebagian besar tunduk pada pembatasan AS dan Kanada serta Meksiko kemungkinan akan dibebaskan. Tidak ditampik, keputusan itu memang disayangkan oleh sejumlah pihak.

Selain itu, diplomat perdagangan khawatir tarif berbasis keamanan AS pada baja akan memperlebar retakan dalam tatanan perdagangan global, setelah Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab mengutip keamanan nasional di WTO pekan lalu untuk membenarkan pemboikotan ekonomi mereka terhadap Qatar.

 


(ABD)