Memajaki Google, Ditjen Pajak Perlu Tiru Cara Inggris

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 14 Oct 2016 10:46 WIB
google
Memajaki Google, Ditjen Pajak Perlu Tiru Cara Inggris
Ilustrasi. (FOTO: Reuters)

Metrotvnews.com, Malang: Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center Darussalam menilai Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan perlu mengikuti cara Inggris dalam mengenakan pajak pada Google yang selama ini manghindari pajak.

Darussalam menjelaskan, negara Ratu Elisabeth itu menggunakan strategi baru berupa penetapan tarif pajak baru yang diberlakukan pada perusahaan yang berada di urutan on the top namun selalu membayar pajak di bawah tarif yang telah ditetapkan.

Baca: Dapat Iklan dari Indonesia, Google Internasional Harus Bayar Pajak

"Inggris menggunakan jenis pajak baru terkait on the top, yakni dengan besaran 25 persen jika sengaja melakukan intensi untuk tidak membentuk bentuk usaha tetap (BUT)," kata Darussalam dalam acara media gathering, di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/10/2016).




Aturan pajak baru tersebut jika diterapkan di Indonesia dibuat terlepas dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasalnya jika dikenakan PPh, maka kedudukannya masih kalah dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura di mana aktivitas online bukan termasuk BUT sehingga tidak bisa dipajak. Karena kedudukan P3B lebih tinggi dibanding UU PPh. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah dan DPR untuk merumuskan aturan terkait.

"Namun jangan sampai aturan tersebut dibenturkan dengan tax treaty sehingga sia-sia," ujar dia.

Terkait besaran tarif, menurut dia, harus lebih besar daripada tarif PPh badan yang normal yang di Indonesia sebesar 25 persen. Dengan maksud, nantinya Google menjadi jera dan memilih untuk menjadi BUT dari pada harus bayar tarif yang lebih tinggi.

"Sehingga restrukturisasinya terbentuk, dia menempatkan fungsi manajemen pemasarannya di Indonesia," jelas dia.


(AHL)