Jepang-AS Bahas Perjanjian Perdagangan di Bawah Kerangka Baru

Angga Bratadharma    •    Sabtu, 09 Jun 2018 18:07 WIB
ekonomi amerikaekonomi jepangas-jepang
Jepang-AS Bahas Perjanjian Perdagangan di Bawah Kerangka Baru
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kiri) bersama dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (AFP/Mandel Ngan)

Tokyo: Kementerian Luar Negeri Jepang mengungkapkan Jepang dan Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pembahasan mengenai perdagangan bilateral pertama mereka di bawah kerangka kerja yang baru pada Juli. Hal itu sejalan dengan adanya tanda dari Washington yang meningkatkan tekanan pada Tokyo untuk membuka pasarnya.

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe setuju pada April lalu untuk menyiapkan kerangka kerja baru yang berfokus pada perdagangan bilateral dan dipimpin oleh Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer dan Menteri Ekonomi Jepang Toshimitsu Motegi.

"Pada pertemuan puncak terbaru di Washington, para pemimpin sepakat untuk membuat persiapan guna mengadakan pertemuan pertama antara Lighthizer-Motegi pada Juli," kata Kementerian Luar Neger Jepang, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 9 Juni 2018.

Analis mengatakan kerangka kerja baru bisa menempatkan Jepang di bawah tekanan AS secara langsung terkait pembahasan perjanjian perdagangan bebas bilateral. Sedangkan Jepang berhati-hati memasuki pembicaraan seperti itu karena AS akan menekan Jepang untuk membuka pasar yang sensitif secara politis seperti pertanian.



Para pembuat kebijakan di Tokyo juga prihatin tentang ancaman Trump untuk mengenakan tarif atas mobil Jepang, tindakan yang mereka khawatirkan akan merusak ekonomi lebih besar daripada tarif logam mengingat pentingnya pasar AS.

Sebagai tanda kekesalan Jepang, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso menggunakan bahasa kasar yang tidak biasa untuk mengkritik kebijakan perdagangan Trump di pertemuan tujuh pemimpin keuangan Kelompok Tujuh pekan lalu.

"Ini sangat menyedihkan. Kebijakan berwawasan ke dalam yang melibatkan satu sisi dan tindakan proteksionis tidak menguntungkan negara," pungkas Aso.

 


(ABD)