Tiongkok Tidak Puas Keputusan AS tentang Status Ekonomi Pasar

Angga Bratadharma    •    Senin, 04 Dec 2017 13:04 WIB
ekonomi amerikaekonomi chinationgkokas-tiongkok
Tiongkok Tidak Puas Keputusan AS tentang Status Ekonomi Pasar
Ilustrasi (FOTO: SCMP)

Beijing: Kementerian Perdagangan China atau China's Ministry of Commerce (MOC) menyatakan ketidakpuasan yang kuat dengan oposisi Amerika Serikat (AS) untuk memberikan status ekonomi pasar di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

"Tiongkok sangat tidak puas dan tegas menentang penolakan AS untuk memberi status ekonomi pasar Tiongkok di WTO," kata MOC dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua, Senin, 4 Desember 2017.

Kantor Perwakilan Perdagangan AS mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengajukan pernyataan oposisi kepada WTO sebagai brief pihak ketiga untuk mendukung Uni Eropa (UE). Tentu hal semacam ini tidak diinginkan oleh Tiongkok, mengingat aktivitas perekonomian tengah dipacu.

Pengajuan AS datang dengan latar belakang berakhirnya pada Desember 2016 dari Pasal 15 Protokol tentang akses Tiongkok ke WTO, yang memungkinkan Uni Eropa menganggap Tiongkok sebagai Ekonomi Non-Pasar dan menggunakan pendekatan sebagai negara pengganti dalam investigasi anti-dumping melawan Tiongkok.

Sebelumnya, seorang penasihat di bank sentral Tiongkok atau People's Bank of China (PBOC) menyebut Tiongkok harus menetapkan target pertumbuhan ekonomi moderat tahun depan untuk memberi ruang lebih pada reformasi struktural. Di sisi lain, mitigas risiko harus terus dilakukan agar tidak memberikan efek negatif bagi perekonomian.

"Perekonomian Tiongkok mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan prospek positif tahun ini, dengan banyak titik terang muncul termasuk keuntungan perusahaan yang membaik," kata Profesor Universitas Tsinghua dan Anggota Komite Kebijakan Moneter PBOC Bai Chongen.

Sementara beberapa pendukung target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih tinggi untuk 2018, Bai mengatakan, target yang sedikit lebih rendah diperlukan untuk mengekang investasi yang tidak efisien dan mengurangi risiko dari meningkatnya utang.

 


(ABD)