Wapres AS Cari Akses Pasar dan Investasi di Jepang

Angga Bratadharma    •    Rabu, 19 Apr 2017 13:45 WIB
ekonomi amerikaekonomi jepang
Wapres AS Cari Akses Pasar dan Investasi di Jepang
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence (AFP PHOTO/Ahn Young joon)

Metrotvnews.com, Seoul: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Jepang Taro Aso untuk memulai pembicaraan di Tokyo. Gedung Putih berharap hal itu bisa membuka pintu bagi produk buatan AS dan menarik investasi infrastruktur Jepang di AS.

Sebelum diskusi tersebut, Pence akan mengikuti jamuan makan siang dengan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk pembicaraan yang diperkirakan akan fokus pada masalah keamanan di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Hal itu sedikit banyak memberi pengaruh terhadap pergerakan ekonomi dunia.

Mereka kemungkinan akan bergabung dengan Sekretaris Perdagangan AS Wilbur Ross, yang dipandang lebih berada di posisi garis keras dalam perdagangan daripada Pence serta berada di Tokyo untuk pembicaraannya dengan Menteri Perdagangan Jepang Hiroshige Seko.



Tokyo merupakan perhentian kedua dalam tur 10 hari Pence di Asia, sebuah perjalanan yang bertujuan untuk menekankan bahwa Presiden AS Donald Trump ingin meningkatkan perdagangan AS di kawasan tersebut, meskipun dia telah meninggalkan perjanjian perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) 12 negara.

"Kami pikir penting, terutama penarikan mundur (dari) TPP, untuk membiarkan wilayah tersebut mengetahui bahwa kita belum melupakannya," seorang penasihat kebijakan ekonomi Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada wartawan yang bepergian dengan Pence, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 19 April 2017.

Advokat untuk TPP, yang dinegosiasikan oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan didukung oleh Abe, mengatakan bahwa hal itu akan secara dramatis mengurangi tarif pada barang AS dan membuka pasar baru. Grup bisnis AS mendukung kesepakatan tersebut namun kepentingan tenaga kerja AS berargumentasi bahwa hal itu akan merugikan pekerja Amerika.

 


(ABD)