Serap Defisit Perdagangan Dunia, AS Sebut Tidak Adil

Angga Bratadharma    •    Rabu, 08 Nov 2017 15:01 WIB
perdagangan bebasekonomi amerikaekonomi dunia
Serap Defisit Perdagangan Dunia, AS Sebut Tidak Adil
Ilustrasi (THOMAS SAMSON/AFP)

Metrotvnews.com, New York: Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengungkapkan bahwa tidak adil jika negaranya dipengaruhi oleh proteksionisme perdagangan. Dia menyalahkan mitra dagang seperti Tiongkok dan Eropa, karena mengambil pendekatan proteksionis yang berdampak tidak proporsional terhadap perdagangan dunia.

"Kami tidak berpikir itu melekat dalam sistem perdagangan global bahwa satu negara, yaitu AS, menyerap defisit surplus perdagangan kumulatif di seluruh belahan dunia lainnya. Uni Eropa, Tiongkok dan Jepang berbicara tentang perdagangan bebas dan mereka semua mempraktikkan proteksionisme," kata Ross, seperti dilansir CNBC, Rabu 8 November 2017.

"Mari saya beri contoh, otomotif adalah kategori produk terbesar dari defisit tarif kami. Tarif kami untuk mobil adalah 2,5 persen; Uni Eropa 10 persen dan Tiongkok adalah 25 persen. Dalam beberapa kasus sedikit lebih. Ini adalah hal yang kita rasa perlu dipikirkan kembali," tambah Ross.

Selain itu, Presiden AS Donald Trump meminta untuk melakukan perdagangan timbal balik selama kunjungannya ke Jepang. Dia menyarankan agar pembuat mobil mencoba membangun mobil mereka di AS daripada mengirimnya. Hal itu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi AS bisa lebih menggeliat di masa mendatang.

Trump mengeluh ada ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara yang perlu diubah. AS memiliki defisit perdagangan senilai USD69 miliar dengan Jepang pada 2016, menurut Biro Sensus AS. Pekan lalu, data baru menunjukkan defisit perdagangan AS melebar sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan pada September, naik 1,7 persen menjadi USD43,5 miliar.

Masalah perdagangan agak sensitif sejak Trump menjabat. Presiden, yang terpilih di platform proteksionis, telah menghentikan beberapa negosiasi untuk kesepakatan perdagangan bebas baru, termasuk di Eropa, menjuluki kesepakatan tersebut sebagai bencana bagi ekonomi AS.

 


(ABD)