Aliran Dana Rp18,9 Triliun ke Singapura Sudah Lama Diendus PPATK

Antara    •    Senin, 09 Oct 2017 11:25 WIB
standard chartered
Aliran Dana Rp18,9 Triliun ke Singapura Sudah Lama Diendus PPATK
Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Media Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah lema mengatahui ada aliran dana nasabah Indonesia sebesar USD1,4 miliar (Rp18,8 triliun) ke di Standard Chartered Plc Singapura. Transfer itu diduga untuk menggelapkan dan menghindari kewajiban pajak (tax evasion).
 
"Hasil analisis kami sudah dikirim ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu karena memang dugaan sementara itu adalah tax evasion (tax fraud)," kata Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae kepada Antara, 9 Oktober 2017.
 
Baca: Nasabah yang Transfer Dana USD1,4 Miliar Bisa Diberi Sanksi Sosial

Dian mengatakan, upaya menghindari kewajiban pajak (tax evasion) masih dugaan sementara. Semua harus menunggu penyelidikan yang dilakukan DJP.
 
Dian mengatakan PPATK sudah mengendus transfer dana itu sejak beberapa bulan lalu. Tranfer dana besar ini melibatkan sejumlah perusahaan dan pengusaha WNI. Dia enggan merinci, pihaknya masih berkoordinasi dan menunggu hasil penyelidikan DJP.
 
"Agar tidak menimbulkan simpang siur, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu, lebih baik kita tunggu dulu hasil investigasi DJP," katanya.

Baca: Stanchart Diselidiki Atas Transfer Aset Milik Klien dari Indonesia

Regulator di Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered Plc (Stanchart). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya transfer aset klien, yang sebagian besar dari Indonesia, sebesar USD1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura.
 
Aset yang disimpan di unit kepercayaan Guernsey untuk sebagian besar klien Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan militer. Aset tersebut dipindahkan pada akhir 2015 sebelum Kepulauan ini mengadopsi Standar Pelaporan Umum (CRS), kerangka kerja global untuk pertukaran data pajak, di awal 2016. Standard Chartered diketahui telah menutup operasinya di pulau tersebut pada tahun lalu.




(FZN)