Menkeu AS: Kita Tidak Ingin Perang Dagang

Angga Bratadharma    •    Kamis, 08 Mar 2018 14:02 WIB
ekonomi amerikaPerang dagang
Menkeu AS: Kita Tidak Ingin Perang Dagang
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin (KENA BETANCUR/AFP)

Washington: Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin menegaskan AS tidak memprovokasi sebuah perang perdagangan global. Namun, menginginkan perusahaannya mendapatkan perlakuan yang sama di negara lain dengan harapan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak.

Saat memberikan kesaksian anggaran di DPR, Mnuchin menambahkan, jika Presiden AS Donald Trump mendapatkan konsesi pada NAFTA, pakta perdagangan 24 tahun dengan Meksiko dan Kanada, dia kemungkinan akan mengecualikan kedua negara dari tarif yang diumumkannya pekan lalu mengenai impor baja dan aluminium.

"Kami tidak ingin masuk ke dalam perang dagang. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan AS dapat bersaing secara adil di seluruh dunia. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan AS memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan bisnis di Tiongkok karena perusahaan Tiongkok ada di sini," kata Mnuchin, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 8 Maret 2018.

Ancaman tarif Trump telah menggoncang pasar keuangan. Presiden AS ingin mengenakan pungutan 25 persen pada baja dan 10 persen pada aluminium, pergerakan yang memicu kekhawatiran akan pertempuran perdagangan internasional yang lebih luas meskipun produk tersebut hanya menghasilkan sedikit dari total impor AS.

Presiden AS telah tegas bahwa dia ingin mengembalikan keadilan untuk diperdagangkan dan memangkas defisit perdagangan AS, yang sekarang berada di atas USD50 miliar. Upaya menekan defisit yang besar itu terus dilakukan dengan harapan memberikan kesehatan dari struktur perekonomian.

"Prioritas kami saat ini adalah melakukan negosiasi ulang NAFTA dan untuk fokus pada hubungan dagang kami dengan Tiongkok dan melakukan perdagangan yang adil dan seimbang dengan Tiongkok," kata Mnuchin.

Lebih lanjut, Mnuchin mendukung tarif tersebut dan menegaskan kembali bahwa Trump tetap terbuka untuk memasuki kembali Kemitraan Trans-Pasifik selama konsesi dibuat. "Saya mendukung mereka dan saya mendukung mekanisme yang diumumkan Presiden," pungkasnya.


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA