Stanchart Diselidiki Atas Transfer Aset Milik Klien dari Indonesia

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 06 Oct 2017 16:13 WIB
standard chartered
Stanchart Diselidiki Atas Transfer Aset Milik Klien dari Indonesia
Stanchart. (FOTO: AFP)

Metrotvnews.com, Singapura: Regulator di Eropa dan Asia sedang menyelidiki Standard Chartered Plc (Stanchart). Penyelidikan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya transfer aset klien, yang sebagian besar dari Indonesia, sebesar USD1,4 miliar dari Guernsey ke Singapura.

Mengutip Bloomberg, Jumat 6 Oktober 2017, penyelidikan dilakukan atas kemungkinan peran dari staf Stanchart dalam melakukan transfer aset klien bank swasta tersebut dari British Channel Island of Guernsey ke Singapura. Transfer terjadi sebelum aturan transparansi pajak baru diberlakukan.

Sumber Bloomberg mengatakan, Stanchart pun melakukan penyelidikan dan pihak regulator diberitahukan setelah beberapa karyawan setempat mengajukan pertanyaan mengenai waktu transaksi dan apakah sumber dana nasabah telah diperiksa dengan benar.

Aset yang disimpan di unit kepercayaan Guernsey untuk sebagian besar klien Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan militer. Aset tersebut dipindahkan pada akhir 2015 sebelum Kepulauan ini mengadopsi Standar Pelaporan Umum (CRS), kerangka kerja global untuk pertukaran data pajak, di awal 2016. Standard Chartered diketahui telah menutup operasinya di pulau tersebut pada tahun lalu.

Otoritas Moneter Singapura (MAS), bank sentral negara itu, dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey sedang menyelidiki rangkaian kejadian tersebut. Sementara Otoritas Perilaku Finansial Inggris (FCA), regulator rumah Standard Chartered, mengetahui adanya transfer aset tersebut, namun tidak ada tinjauan lebih lanjut.

Juru bicara Standard Chartered menolak berkomentar terkait masalah ini. Sekretaris Regulator Guernsey, Dale Holmes, yang bertindak sebagai juru bicara bersama dengan MAS dan FCA juga menolak berkomentar.

Saat ini, Standard Chartered sedang memproses bagaimana transfer tersebut bisa terjadi. Namun regulator tidak fokus pada kemungkinan kolusi antara pegawai bank dengan klien untuk menghindari pajak.

Chief Executive Officer Standard Chartered Bill Winters menghadapi banyak skandal selama masa jabatannya dua tahun ini, yakni pelanggaran sanksi AS atas Iran dan tuduhan penyuapan di Indonesia.

Skandal tersebut telah membayang-bayangi upayanya untuk membalikkan pemberi pinjaman yang fokus ke Asia. Tahun lalu, CEO memperkenalkan kode etik yang lebih ketat, mengatakan bahwa staf senior telah melanggar peraturan etika dan menganggap diri mereka "di atas hukum".

Stanchart akan tetap berada di bawah pengawasan monitor independen sampai Desember 2018 sebagai bagian dari kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan dengan AS pada 2012. Negara tersebut telah membayar hampir USD1 miliar karena terlibat dalam kesepakatan dengan Iran dan karena gagal memperbaiki sistem anti-pencucian uang.

Jika kreditur kembali tergelincir secara signifikan, Standard Chartered bisa menghadapi denda lebih lanjut atau bahkan hilangnya lisensi perbankan AS-nya.


(AHL)