Indonesia Tolak Dua Usulan Dagang ASEAN

Fauzi Jamal    •    Jumat, 08 Sep 2017 12:36 WIB
kementerian perdaganganasean
Indonesia Tolak Dua Usulan Dagang ASEAN
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menolak dua usulan dagang ASEAN. (FOTO: Dokumentasi Humas Kemendag)

Metrotvnews.com, Manila: Indonesia menolak dua kesepakatan dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-49 di Pasay City, Filipina. Dua kesepakatan yang ditolak adalah mengeluarkan minuman alkohol dari daftar pembebasan bea masuk dan sertifikasi mandiri surat keterangan asal (SKA) dari pihak trader.

Penolakan Indonesia disampaikan langsung Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pertemuan Menteri ASEAN Free Trade Area (AFTA) Counsil ke-31 yang merupakan rangkaian kegiatan pertemuan AEM.

Menurut Enggartiasto, Indonesia tetap bertahan dan memperjuangkan bahwa tidak mengizinkan pengurangan bea masuk minuman alhokol (minol) dengan segala konsekuensi dan risikonya.

"Meski mayoritas negara ASEAN meminta bea masuk minol dinolkan tarifnya, tapi kami tegaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan Indonesia siap menerima segala apapun risikonya," tegasnya, dalam pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-49 yang berlangsung di Pasay City, Filipina, Jumat 8 September 2017.

Enggar mengatakan, Indonesia sudah 17 tahun mempertahankan prinsip dan menolak kebijakan importasi minol mengingat dalam setiap forum Menteri ASEAN Free Trade Area (AFTA) Counsil isu minol selalu diangkat.


Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) ke-49.

Prinsip penolakan Indonesia terhadap minol didasarkan pada Article 8 ATIGA & Article XX GATT 1994 WTO yang membolehkan pengecualian ketentuan liberalisasi produk tertentu karena tingkat sensitivitasnya yang tinggi.

Saat ini, Indonesia mengenakan tarif bea masuk minol sebesar 150 persen. "Saya tegas tidak mengizinkan bebas masuk minol nol persen," tegasnya.

Selain itu, Indonesia juga menolak usulan ASEAN yang membolehkan pihak trader menerbitkan sertifikasi SKA secara mandiri. Indonesia berpandangan penerbitan sertifikasi mandiri SKA seharusnya hanya boleh dilakukan eksportir produsen bukan trader.

Hal ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya industri-industri yang memanfaatkan rantai pasok nilai global di Indonesia. Enggar memastikan Indonesia sepakat penyederhanaan, tetapi penyederhanaan tidak boleh hanya menguntungkan trader dan tidak bisa setiap orang mengeluarkan sertifikasi mandiri SKA.

Trader boleh menerbitkan sertifikasi SKA secara mandiri asalkan bekerja sama dengan produsen dan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut untuk memastikan kredibilitas dan rekam jejak dari trader yang hendak bergabung. (Fauzi Djamal/Metro TV)


(AHL)