KTT APEC 2017 Menyepakati Deklarasi Da Nang

Ade Hapsari Lestarini    •    Minggu, 12 Nov 2017 11:11 WIB
ktt apec
KTT APEC 2017 Menyepakati Deklarasi Da Nang
Presiden Joko Widodo saat berada di KTT APEC 2017. (FOTO: Biro Pers Istana)

Da Nang, Vietnam: Perhelatan KTT APEC 2017 di Da Nang, Vietnam telah usai. Para pemimpin dari negara-negara anggota APEC pun menyepakati Deklarasi Da Nang.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri luar Negeri AM Fachir di Da Nang, Vietnam, Sabtu 11 November 2017 usai mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kegiatan APEC.

"Terkait hasil-hasil KTT sendiri, para leaders menyepakati sebuah dokumen yang disebut Deklarasi Da Nang, dokumen ini cukup solid mengapresiasi capaian-capaian APEC saat ini," tutur AM Fachir, seperti dikutip dari laman Setkab, Minggu 12 November 2017.

Fachir melanjutkan, dokumen ini juga bersifat forward looking yakni melihat ke depan dan antara lain adalah tetap memegang teguh prinsip yang disebut free and open regionalism.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menekankan beberapa prinsip-prinsip, yakni globalisasi harus inklusif dan perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat juga disiapkan untuk menghadapi era digital.

Wamenlu menyampaikan, seperti dimaklumi bahwa Indonesia sebagai ketua pada waktu di Bogor 1994 dan berhasil menginisiasi Bogor Goals 2020.

"Dan itu menjadi komitmen kita juga agar yang belum selesai itu diselesaikan, antara lain mengenai kemudahan-kemudahan untuk perdagangan dan investasi," lanjut Wamenlu.

Secara khusus, lanjut dia, kemudian ada penekanan-penekanan untuk ke depan yang disampaikan oleh Presiden, antara lain adalah mengenai infrastruktur dan konektivitas maritim, kelautan, kemudian fasilitasi perluasan akses pasar buat produk-produk pembangunan yang tentu saja berkontribusi pada kesejahteraan rakyat serta deregulasi.

Ia juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi mendorong tercapainya Bogor Goals 2020, tetap mendukung sepenuhnya sistem perdagangan multilateral berdasarkan aturan WTO dan tahun ini menampilkan topik inklusif.

"Dan untuk ke depannya para pemimpin juga membentuk APEC Vision Group untuk membantu menyusun visi baru setelah 2020 atau pasca APEC pasca 2020. Nah ada beberapa yang secara khusus kita perjuangkan dan masuk di dalam dokumen ini antara lain adalah sebagai negara maritim tentu kita ingin agar dampak negatif dari IUU fishing itu ditangani dengan baik," papar Wamenlu.

 


(AHL)