Indonesia Mengajukan Acuan Pengentasan Kesenjangan

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 15 Nov 2017 18:46 WIB
ktt asean
Indonesia Mengajukan Acuan Pengentasan Kesenjangan
Presiden Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jnping. (FOTO: Istimewa)

Manila: Pemerintah Indonesia kembali membawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.

Mengutip siaran persnya, Rabu 15 November 2017, isu ini merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 Novermber lalu.

Presiden Joko Widodo mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.

"Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut," tutur Ketua ABAC Indonesia Anindya N Bakrie, dalam siaran persnya, Rabu 15 November 2017.

Menurut Anindya, Presiden Joko Widodo melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju.

"Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama tiga tahun terakhir ini," tambah dia.

Selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan perdagangan dan investasi yang cukup pesat, namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut.

Sehingga Presiden menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.
 
Menurut dia, dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan, di mana Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai inclusive growth.

Adapun program tersebut selama ini adalah program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah  bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per desa namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work.

"Oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun," tambah dia.

Kedua, program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.

Ketiga, program digital economy (ekonomi digital). Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.

"Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif," ungkap dia.
 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresesianya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20.


(AHL)