Ringankan Beban Otoritas Pajak, Peran APIP Maksimalkan Penerimaan

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 12 Sep 2017 13:42 WIB
ditjen pajak
Ringankan Beban Otoritas Pajak, Peran APIP Maksimalkan Penerimaan
Menkeu Sri Mulyani. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah bakal memperkuat peran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) sebagai kepanjangan tangan bendahara negara untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memaksimalkan penerimaan pajak yang bersumber dari belanja negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tahun ini pemerintah menggelontorkan anggran belanja negara sebesar Rp2.113 triliun dalam APBN 2017. Dalam anggaran yang dibelanjakan tersebut, ada penerimaan pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) 21 dari gaji pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPh 23-23 dari belanja modal.

Namun, pajak dari uang yang digunakan untuk keperluan belanja modal, belanja pegawai dan sebagainya tersebut seringkali tidak tercatat dalam pembukuan atau neraca.

"Sering dalam belanja negara ini bendahara tidak kumpulkan pajak, bahkan tidak menyetor, dan itu bisa terjadi karena mungkin bendaharanya tidak tahu, tidak paham aturan dan peraturan, juga bisa saja dia tidak patuh, dia kumpulkan tapi tidak disetor," kata Ani dalam Rakernas Pengawasan Penerimaan Negara di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa 12 September 2017.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan pengawasan tersebut harus ditingkatkan sehingga agar bisa mendeteksi kembali penerimaan pajak dari uang yang telah dibelanjakan. Ani bilang, jika APIP dikerahkan lebih maksimal dalam hal tersebut, maka akan meringankan beban otoritas pajak (DJP) untuk mengawasi operasi APBN. Dengan begitu, DJP akan lebih fokus melakukan ekstensifikasi pajak di luar APBN.

"Saya minta Bu Irjen untuk kerja sama dengan seluruh APIP karena beliau juga pembina APIP seluruh lembaga untuk proses pengawasan ini. Selama ini, DJP lebih banyak mengeluarkan energi dan perhatian untuk awasi APBN itu sendiri," ujar dia.

Ani menambahkan dari dari belanja alokasi belanja negara pada 2015 dan 2016 contohnya, kontribusi pajaknya terhadap penerimaan negara secara total hanya masing-masing 7,8 persen dan 7,9 persen. "Pajak yang berasal dari kegiatan APBN dan APBD 2015 Rp84 triliun dan naik jadi Rp86 triliun di 2016. Kalau dilihat ini enggak ada apa-apanya. Dia hanya 7,9 persen di 2015 atau hanya 7,8 persen di 2016," jelas Ani.

Dalam kesempartan yang sama, Irjen Kemenkeu, Sumiyati menambahkan, jumlah APIP saat ini lebih dari 1600 personel dengan perkiraan ada 540 Pemda yang mana setiap Pemda memiliki 20-30 APIP. Namun jumlah tersebut belum termasuk untuk pemerintah pusat.


(AHL)