Tak Perlu Bubarkan SPV, Pemerintah Luluh Kepentingan WP Besar

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 22 Sep 2016 08:50 WIB
tax amnesty
Tak Perlu Bubarkan SPV, Pemerintah Luluh Kepentingan WP Besar
Ilustrasi amnesti pajak. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 127 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang pengampunan pajak atau tax amnesty.

Revisi tersebut terkait dengan ketentuan yang menyatakan para pemilik dana yang selama ini menyimpan uangnya di special purpose vehicle (SPV) atau perusahaan cangkang yang yang ada di luar negeri namun tak memiliki kegiatan usaha aktif dan ingin ikut tax amnesty terutama repatriasi, maka wajib untuk membubarkan SVP-nya dan membawa uangnya ke Indonesia.

Dengan adanya perubahan aturan, maka kewajiban tersebut nantinya dikaburkan. Atau dengan kata lain, SVP masih bisa peroperasi dan pemilik dana hanya mendeklarasikan saja aset yang dimiliki di SPV yang bersangkutan.

"Nah di PMK 127 kami atur bahwa dalam rangka tax amnesty ini jika WP melakukan deklarasi ya, atau pun nanti melakukan repatriasi tentunya SPV-nya harus dibubarkan," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Prima Astera Bakti di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 September.

Berdalih mengakomodir kepentingan masyarakat yang merupakan para wajib pajak besar yang menyimpan uangnya di SPV, Prima menjelaskan, dengan dinamika yang terjadi saat ini, masih ada pihak-pihak  dengan dana besar yang butuh keberadaan SPV untuk kegiatan-kegiatan yang ditujukan di masa mendatang.

"Makanya kami akomodir keperluan itu, kalau WP tidak ingin bubarkan silakan saja, namun kami akan kenakan dengan tarif deklarasi luar negeri. Karena apa, karena kami anggap kepemilikan dari pada aset yang di-declare adalah harta yang ada di SPV-nya," jelas dia.

Padahal, sebelumnya ketika aturan dikeluarkan, Prima bilang, jika wajib pajak yang memiliki SPV ingin ikut tax amnesty maka yang bersangkuan harus membubarkan SPV tersebut atau melepaskan kepemilikan di SPV tersebut.

"Logikanya, kalau dia sudah deklarasi sudah terbuka, maka fungsi SPV sudah enggak ada lagi," ujar dia.

Dia juga mengatakan harta yang dilaporkan yakni harta yang dimiliki oleh SPV. Lantas bagaimana jika satu SPV dimiliki oleh lebih dari satu wajib pajak, maka wajib pajak yang ingin mengikuti tax amnesty hanya mendeklarasikan harta yang dimilikinya di SPV tersebut. Misalnya, saham miliknya dalam SPV 50 persen, maka dia harus melaporkan 50 persen yang dimilikinya.

Selanjutnya, jika dia sudah melapor dan SVP telah dibubarkan, maka aset yang selama ini ada di SPV dengan identitas yagg tidak diketahui akan dialihkan ke SPT di dalam negeri baik dengan mendirikan perusahaan baru atau merger dengan perusahaan yang sudah existing di Tanah Air. Wajib pajak akan diberikan fasilitas berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh).

"Untuk pengalihan harta SPV ke WP second leg-nya, tadi ingin membubarkan SPV akan diatur fasilitas berupa penggunaan nilai buku, jadi sudah enggak ada lagi pajak di situ, di samping juga pajak atas pengalihan hartanya sahamnya enggak dikenai PPh. Hal tersebut sesuai dalam UU tax amnesty, dibatasi untuk periode 31  Desember," jelas dia.


(AHL)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA