Fokus Meningkatkan Ease of Doing Business di Indonesia

Angga Bratadharma    •    Senin, 08 Jan 2018 11:00 WIB
investasibkpmekonomi indonesiakemudahan berusaha
Fokus Meningkatkan <i>Ease of Doing Business</i> di Indonesia
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta: Pemerintah cukup concern untuk meningkatkan Ease of Doing Business Index (EODB) dalam rangka mengakselerasi kinerja investasi yang masuk ke Tanah Air dengan harapan berujung terhadap maksimalnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membidik peringkat EODB bisa di 40 pada 2019 atau naik dibandingkan dengan di 2018 di peringkat 72.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyinggung peringkat daya saing Indonesia di global terus membaik yakni meningkat dari peringkat 41 menjadi peringkat 36 dari 137 negara di dunia. Bahkan, EODB juga membaik secara kontinu di mana ketika di 2014 berada di urutan 120 dan kini sudah berada di peringkat 72.

"Menurut saya dalam tiga tahun merupakan loncatan yang sangat pesat. Tapi, target saya bukan di peringkat 72 untuk ease of doing business. Saya sudah perintahkan Menko Perekonomian targetnya itu di peringkat 40 pada 2019. Melihat angka ini artinya menurut saya harus optimis. Kita harus optimis," tegas Jokowi.


Target EODB (Sumber: BKPM)

Mengutip laman resmi BKPM, Senin, 8 Januari 2018, EODB adalah sebuah indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis di sebuah negara. Pemerintah Indonesia pun berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan di setiap indikator yang menjadi prioritas.


Posisi Indonesia pada 10 indikator di EODB 2017 (Sumber: BKPM)

Bank Dunia melakukan perbandingan regulasi kemudahan berusaha di 190 negara pada 10 indikator, antara lain memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.

Dari 190 negara yang disurvei, sebanyak 139 negara melakukan perbaikan pada seluruh indikator. Peringkat Indonesia meningkat menjadi 91 dari sebelumnya di Doing Business (DB) 2016 berada di peringkat 109 (atau 106 setelah penyesuaian data).


Peringkat EODB per indikator (Sumber: BKPM)

Beragam cara siap dilakukan guna meningkatkan EODB. Misalnya, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menggelar sosialisasi kemudahan berusaha atau EODB di 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada 2018. Hal itu untuk mempercepat kenaikan peringkat Indonesia dari ranking 72 menjadi 40 di EODB.

"Yang kita sepakati dengan kabinet sembilan bulan lalu bahwa kita sosialisasikan kemudahan berusaha di 90 kabupaten/kota di 2018," kata Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.


Peringkat kemudahan berusaha Indonesia (Sumber: BKPM)

Lembong menuturkan sosialisasi ini dikhususkan bagi daerah yang menjadi kantong-kantong investasi terbesar. Sosialisasi tersebut nantinya dilakukan oleh dua satgas single submission dan satu satgas reformasi ekonomi yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Jadi saya kira akan memanfaatkan satgas ini, melakukan sosialisasi EODB ke pemda-pemda," imbuh dia.


Bank Dunia EODB 2017 (Sumber: BKPM)

Lembong mencontohkan Banten, Jawa Barat merupakan salah satu kantong perindustrian otomotif dan baja terbesar di Indonesia. Lokasi tersebut bakal menjadi sasaran sosialisasi lantaran selama ini masih terkendala sejumlah proses perizinan di pemerintah daerah.

Namun demikian, Kota Jakarta dan Surabaya menjadi wilayah dengan kemudahan berusaha yang paling tinggi. Bahkan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia berasal dari dua wilayah tersebut.


(Sumber: BKPM)

"Sekali lagi karena investasi tidak merata, mungkin kita mulai di pemda karena merupakan kantong investasi yang besar-besar di mana EODB memiliki dampak yang besar dan itu yang kita prioritaskan," tutupnya.

 


(ABD)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

4 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA