Kepatuhan Pajak Tinggi Diusulkan Jadi Syarat Mutlak Calon Legislatif

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 13 Sep 2018 18:22 WIB
perpajakan
Kepatuhan Pajak Tinggi Diusulkan Jadi Syarat Mutlak Calon Legislatif
Illustrasi. MI/ARYA MANGGALA.

Jakarta: Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Direktur Eksekutif INSTEP, Hendi Subandi mengatakan, dari 261,2 juta penduduk Indonesia pada tahun 2016 hanya 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan dari 32 juta orang tersebut, hanya 22 juta orang yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. 

"Jika dikaji lebih dalam lagi, mungkin lebih sedikit lagi yang membayar pajak selebihnya nihil," kata Hendi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Dirinya pun mengusulkan agar tax clearance menjadi syarat formal sebagai caleg. "Baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika akan mendaftarkan diri sebagai caleg di awal bukan pada saat pendaftaran ulang ketika menang," jelas dia.

Selain itu, Instep juga menyoroti pembahasan revisi Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), khususnya pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan yang lambat. Ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dan DPR terkait dengan realiasi penerimaan pajak dan kepatuhan perpajakan.

"Sebagai warga negara yang menggunakan hak pilihnya, sudah barang tentu menunggu aksi nyata pemerintah terkait komitmen dalam peningkatan penerimaan pajak dan restrukturisasi kelembagaan pajak menjadi pertimbangan di tengah-tengah isu negatif ekonomi saat ini," pungkasnya.

Dia pun menyoroti kepatuhan pajak para calon legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Dari data yang ada, sebanyak 7.721 orang telah mendaftarkan diri sebagai caleg baik di tingkat DPR RI, DPRD I, DPRD II, hingga DPD RI.


(SAW)