Menkeu: Sebagian Defisit BPJS Kesehatan Ditambal APBN

   •    Senin, 06 Aug 2018 19:10 WIB
bpjs kesehatan
Menkeu: Sebagian Defisit BPJS Kesehatan Ditambal APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagian dari defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditutup dengan menggunakan APBN. Namun penambalan ini masih menunggu hitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sebagian akan kita tutup, tapi kita lihat hitungannya," kata Menkeu usai dipanggil Presiden Joko Widodo terkait defisit BPJS Kesehatan di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin, 6 Agustus 2018.

Menkeu dipanggil Presiden bersama dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Fahmi Idris mengatakan arahan Presiden untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini diserahkan kepada Menko PMK.

"Kesimpulannya Kamis, 9 Agustus besok rapat di Kemenko PMK untuk pendalaman," kata Fahmi Idris.

Dia juga mengungkapkan, walaupun defisit BPJS Kesehatan masih terjadi, Presiden dalam arahannya tidak boleh menghentikan pelayanan kepada masyarakat maupun tidak boleh ada pengurangan manfaat.

"Opsinya dari mana menutup pembiayaan itu. Untuk itu arah Presiden kalau itu masalah teknis diserahkan ibu menko. Kamis itu akan rapat," kata Fahmi Idris.

Merujuk dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan 2018, pendapatan ditargetkan mencapai Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun yang artinya defisit sekitar Rp8,03 triliun.

 


(AHL)