Menkeu Jamin Perppu AEoI tak Disalahgunakan

Desi Angriani    •    Kamis, 18 May 2017 19:34 WIB
aeoi
Menkeu Jamin Perppu AEoI tak Disalahgunakan
Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menkeu Sri Mulyani saat konpers AEoI. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEol).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjamin kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mendapatkan akses informasi keuangan tidak disalahgunakan. Kemenkeu sudah menyiapkan peraturan menteri yang mengatur dengan ketat mekanisme atau prosedur dalam mendapatkan informasi tersebut.

"Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol maupun dalam rangka mendapatkan informasi tersebut akan diatur ketat dalam PMK yang jadi turunan dari Perppu ini sehingga tujuan mendapatkan informasi tidak disalahgunakan," tegas Sri dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.




Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pihaknya akan menetapkan secara jelas tata kelola dan akses informasi sebagaimana prosedur internasional. PMK tersebut menjadi salah satu syarat agar skema pertukaran informasi itu dapat diterapkan pada September 2018. Peraturan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan tersebut harus rampung paling lambat 30 Juni 2017.

"Seluruh jajaran DJP yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subjek dari disiplin internasional sesuai perundangan. sistem informasi atau pertukaran informasi yang kita dapatkan hrus mengikuti protokol internasional. Masih digodok nanti 30 Juni 2017," tuturnya.

Selain DJP, Informasi itu bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya, dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.




Untuk itu, Sri mengimbau bila terjadi penyalahgunaan informasi atau wewenang, masyarakat dapat melaporkannya melalui Whistle Blower System (WISE) di DJP dan Kementerian Keuangan.

"Mereka dapat mengadukan dalam whistle blower system sehingga masyarakat bisa memiliki saluran untuk menyampaikan kekhawatiran apabila dapat perlakuan tidak adil yang tidak mengikuti peraturan perundangan," tandasnya.

AEoI merupakan ketentuan global yang memungkinkan Indonesia bisa mengakses data perbankan warga negaranya di luar negeri, dan sebagai timbal baliknya, negara lain juga bisa membuka data perbankan warga negaranya di Indonesia. Berdasarkan kesepakatan 101 negara, AEoI sudah harus berlaku pada 2018.


(AHL)

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional
Sevel Tutup

Bank Mandiri Tunggu Pelunasan Utang Modern Internasional

5 days Ago

Bangkrutnya usaha 7-Eleven (sevel) ditangan PT Modern Internasional Tbk (MDRN) meninggalkan ban…

BERITA LAINNYA