Pemerintah Naikkan PPh untuk 1.147 Barang Impor

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 05 Sep 2018 20:58 WIB
PPh Impor
Pemerintah Naikkan PPh untuk 1.147 Barang Impor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 5 September 2018. Medcom/Eko.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikan Pajak Penghasilan (PPh) untuk 1.147 barang impor. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi ekonomi global yang memberikan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia.

"Pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 5 September 2018.

Oleh karena itu, pemerintah meninjau kebijakan PPh terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik. Pemerintah juga telah melakukan tinjauan terhadap barang-barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/PMK.010/2015, PMK 6/PMK.010/2017 dan PMK 34/PMK.010/2017.

"Proses tinjauan dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian terkait. Tinjauan dilakukan dengan mempertimbangkan kategori barang konsumsi, ketersediaan produksi dalam negeri, serta memperhatikan perkembangan industri nasional," jelas dia.

Adapun dari 1.147 barang, penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 210 item komoditas yang tarifnya dinaikkan dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU yaitu mobil yang diimpor secara utuh, dan motor besar.

Sementara itu, 218 item komoditas dinaikkan tarifnya dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik, keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.

Sedangkan sebanyak 719 item komoditas, tarifnya naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya, seperti bahan bangunan, ban, peralatan elektronik audio-visual, produk tekstil.

Sri Mulyani menyebut aturan ini akan mulai diberlakukan tujuh hari setelah ditandatangani pada hari ini. Namun hingga saat ini aturan PMK mengenai kenaikan PPh 22, masih menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.


(SAW)