Pemerintah Diminta Kaji Ulang Cukai Industri Vape

Dian Ihsan Siregar    •    Sabtu, 27 Jan 2018 12:53 WIB
industri rokoktembakaucukai tembakaurokok elektrik
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Cukai Industri Vape
Suasana diskusi cukai industri vape. (FOTO: Medcom.id/Dian Ihsan Siregar)

Jakarta: Pemerintah dinilai ‎tidak bisa membandingkan industri rokok elektrik (vape) dengan industri rokok kakap di Indonesia. Hal ini mengacu pada pengenaan cukai ke industri vape yang dinilai tidak realistis. Apabila tetap dikenakan, maka pemerintah harus meninjau ulang besaran cukai yang akan dikenakan ke industri vape.

"Saat ini banyak pengusaha kecil secang merintis perusahaan vape. Dua juta likuid‎ lawan 331 miliar batang dari data yang terbaru, itu jelas sudah berbeda. Makanya pemerintah harus meninjau ulang cukai ke industri vape," ujar Ekonom Indef Bhima Yudistira, ditemui dalam diskusi 'Asap VS Uap' di Warung Daun, bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Januari 2018.

Bhima mengatakan pengenaan cukai ke industri vape, agar industri tembakau tidak bisa digoyahkan. Karena industri vape bakal lebih menjamur dalam lima sampai 10 tahun ke depan.

Baca: Mendag Segera Keluarkan Larangan Penjualan Rokok Vape

"Maka vape akan naik, akan tergerus rokok konvensional. Kalau menghidupkan industri‎ vape, maka perusahaan (tembakau) skala besar, baik lokal dan asing ini akan berpikir. Ayo kita mulai tren ke sana," jelas dia.

Dengan adanya industri vape, dia mengaku, maka defisit yang terjadi di BPJS Kesehatan akan berkurang. Seperti diketahui bersama, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp8 triliun karena banyaknya pasien yang sakit salah satunya akibat ketergantungan pada rokok.

"Maka defisit yang Rp8 triliun itu, saya pastikan akan berkurang, sejalan dengan sudah tidak banyaknya orang yang merokok," tegas dia.

Meski demikian, Bhima berharap pengguna vape bukan mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Selain itu, dalam sebuah rokok elektrik ini tidak ada campuran lainnya yang digabung dengan likuid vape.

"Kalau cukai belum ada jaminan konsumsi vape, maka rokok akan menurun. Ini enggak bisa dikenakan cukai. Kalau pun dikenakan cukai, uang cukai vape itu mau dikemanakan. Apakah mau ke BPJS Kesehatan? Kan belum tentu uang dari vape ini dilarikan ke BPJS. Lagi pula vape juga belum bisa dikatakan bahaya bagi orang, karena menimbulkan penyakit. Kan ini belum tentu," pungkas Bhima.

 


(AHL)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

2 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA