PNS Dipungut Zakat oleh Pemerintah, Bisakah Mengurangi Pajak?

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 09 Feb 2018 10:58 WIB
Zakat PNS
PNS Dipungut Zakat oleh Pemerintah, Bisakah Mengurangi Pajak?
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Pemerintah akan memungut zakat kepada para pegawai negeri sipil (PNS) beragama Islam sebesar 2,5 persen dari penghasilannya. Pungutan zakat ini akan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang keluar tahun ini.

Namun belum juga diterbitkan, aturan ini menuai pro dan kontra. Salah satunya mengenai apakah pungutan zakat yang diambil langsung oleh pemerintah bisa mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh PNS?

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah sudah menarik zakat maka pajak yang dibebankan juga dikurangi. Hal yang sama bukan hanya berlaku bagi PNS, namun bagi wajib pajak yang juga membayar zakat melalui lembaga yang diatur pemerintah.

"Di negara lain, kalau orang sudah bayar zakat bisa menjadi pengurang kewajiban pajaknya. Juga di barat, kalau dia melakukan pekerjaan filantropis bikin bansos, maka pajaknya dikurangi," kata Enny di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2018.

Dirinya menambahkan, saat ini sudah ada lembaga zakat yang dibentuk pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dibandingkan memungut langsung zakat dari para PNS, pemerintah disarankan meperbaiki kinerja Baznas untuk bisa menarik manfaat dari zakat.

"Zakat sudah diurus oleh Baznas. Nah Baznas-nya saja diminta perbaikan tata kelola dan transparansinya. Bagaimana Baznas mengoordinasikan pemungutan dan pemanfaatan kotak amal dari masjid-masjid, itu sudah luar biasa," jelas dia.

Sebenarnya aturan dari zakat pengurang pajak sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagaam yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Aturan itu menjadi acuan bagi keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-33/PJ/2011 tentang Badan/ Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA