Pemerintah Diminta tak Tambah Keresahan Dunia Usaha dengan Aturan Pajak

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 07 Mar 2018 18:52 WIB
pajak
Pemerintah Diminta tak Tambah Keresahan Dunia Usaha dengan Aturan Pajak
Pajak (ANT/Arief Priyono).

Jakarta: Dunia usaha meminta agar pemerintah tak menambah keresahan dunia usaha dengan aturan-aturan perubahan dalam bidang perpajakan. Pasalnya, saat ini dunia usaha pun sedang dibuat galau dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap USD.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai revisi salah peraturan pajak yang baru dikeluarkan telah membuat resah dunia usaha.  

"Sangat tidak tepat kebijakan pajak me-repackaging aturan-aturan yang enggak perlu, seperti kemarin ada PMK 15, apapun alasanya kalau sudah ada enggak perlu di-repackaging, enggak perlu press conference atau komunikasi yang membuat resah," kata Hariyadi dalam acara Economic Challanges Metro TV, Selasa malam, 6 Maret 2018.

Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sebelumnya baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur cara lain untuk menghitung peredarab bruto wajib pajak.

Aturan ini dibuat sebagai langkah akhir otoritas pajak dalam menghitung omzet pada wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha namun tidak memiliki pembukuan atau pencatatan keuangan pada saat dilakukan pemeriksaan.  

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan metode tersebut tak berlaku bagi wajib pajak yang memiliki dan bisa menunjukkan pembukuan atau pencatatan keuangan usahanya. "Aturan ini hanya mengantisipasi saja apabila ada yang enggak punya catatan, maka kita harus punya metode," kata Robert.



(SAW)