Modus Pengemplang Pajak Lewat Mekanisme Trust

Husen Miftahudin    •    Selasa, 20 Sep 2016 16:57 WIB
pajak
Modus Pengemplang Pajak Lewat Mekanisme <i>Trust</i>
Direktur Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (batik coklat) (Foto: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap modus baru para pengemplang pajak. Melalui mekanisme trust, para pengemplang pajak membentuk perusahaan berkebutuhan khusus (Special Purpose Vehicle/SPV) sehingga mampu menghindari kewajiban membayar pajak.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Kemenkeu Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menjelaskan, pola mekanisme trust diminati para pemilik harta. Sebab, lewat trust, pemilik harta bisa terbebas dari kewajiban perpajakan baik di negara asal pemilik harta maupun di negara tempat trust dibentuk.

Ada tiga pihak yang berperan dalam pola mekanisme investasi trust, yakni settlor, trustee, dan beneficiary. Sang pemilik harta atau settlor menginvestasikan dananya kepada manajer investasi yang bertugas mengelola dana trust (trustee).

"Trustee itu fungsinya seperti manajer investasi yang mengelola trust fund yang diberikan oleh settlor untuk mendapatkan penghasilan untuk kepentingan beneficiary (penerima manfaat)," ujar John, di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

Misalnya, beber John, settlor yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki saham di Singapura. Kemudian saham tersebut diinvestasikan dan dikelola oleh manajer investasi (trustee) di Hong Kong.

Sementara, Singapura dan Hongkong menganut prinsip pajak teritorial yang berarti hanya memajaki penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Sehingga atas penghasilan yang diterima settlor dari trustee di Hongkong, tidak bisa dipajaki.

Namun, tambah John, tidak semua investasi trust memiliki tujuan buruk. Hanya saja, seringkali trust dimanfaatkan untuk para wajib pajak mengakali kewajiban mereka dalam membayar pajak.

"DJP memandang adanya indikasi kuat mekanisme trust memiliki ruang cukup untuk menghindari pajak. DJP telah memahami pola penghindaran pajak melalui mekanisme trust. Ke depan, kami akan terbitkan regulasi terhadap trust yang melibatkan wajib pajak di Indonesia," tutup John.


(ABD)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA