Implementasi Tax Holiday Baru Sudah Masuk ke Sistem OSS

Desi Angriani    •    Kamis, 29 Nov 2018 19:04 WIB
tax holidayperizinan
Implementasi <i>Tax Holiday</i> Baru Sudah Masuk ke Sistem OSS
Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Pemerintah baru saja menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 dengan memperluas sektor usaha dan cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat memperoleh insentif tax holiday. Perluasan cakupan penerima tax holiday ini sudah masuk dalam sistem online single submission (OSS).

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan sejak Permen tersebut memiliki kekuatan hukum, pihaknya telah menambah jumlah KBLI dari sebelumnya 99 menjadi 169 KBLI ke dalam sistem OSS.

"Pagi tadi tax holiday KBLI-nya sudah kita masukkan. Jadi hari ini sudah ada KBLI sebanyak 169 dari sebelumnya 99," ujar Susi ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Dalam prosesnya nanti, permohonan izin usaha dengan daftar KBLI yang masuk dalam daftar tax holiday akan mendapat notifikasi melalui OSS. Artinya hanya ada 18 sektor industri yang mendapatkan perluasan tax holiday setelah pemerintah menambah sektor industri pengolahan berbasis pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta sektor ekonomi digital.

"Dari cakupan sektor usaha yang mendapat perluasan sektor usaha dari 17, kita tambahkan dua yang baru dan duanya digabung menjadi 18," imbuh dia.

Selain memperluas dan mempermudah perizinan tax holiday, pemerintah juga memberikan perluasan usaha bagi penanaman modal baru. Investasi dengan besaran Rp500 miliar sampai Rp30 triliun akan mendapatkan pengurangan PPh sebanyak 100 persen selama 20 tahun.

Untuk investasi Rp100 miliar-Rp500 miliar akan mendapat fasilitas mini tax holiday dengan pengurangan PPh 50 persen selama lima tahun. Sementara investasi di bawah Rp100 miliar akan mendapat insentif khusus di kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Jadi ada tiga layer yaitu tax holiday, mini tax holiday, dan KEK," ungkap Susi.

Susi menambahkan pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung di hulu hingga hilir agar transaksi modal dan finansial mengalir ke dalam negeri. Dengan begitu, terjadi keseimbangan yang membuat defisit transaksi neraca berjalan (CAD) Indonesia berkurang.

Apalagi kebijakan itu memanfaatkan momentum capital inflow dalam beberapa waktu terakhir yang disertai dengan kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia, penguatan nilai tukar rupiah, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

"Dari latar belakang itu kita ambil momentum penerbitan paket kebijakan baru," pungkasnya.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA