DJP Kemenkeu Sebut APBN Merinci Alokasi Penerimaan Pajak

Angga Bratadharma    •    Selasa, 12 Sep 2017 11:38 WIB
pajakinfrastrukturinvestasiekonomi indonesiarapbn 2018
DJP Kemenkeu Sebut APBN Merinci Alokasi Penerimaan Pajak
Gedung Kantor Pusat Ditjen Pajak (Foto: dokumentasi DJP Kemenkeu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penerimaan pajak yang sudah diterima pemerintah nantinya dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. DJP Kemenkeu terus berupaya agar penerimaan negara dari pajak bisa terus naik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, apabila masyarakat mencermati dengan baik maka bisa terlihat penerimaan pajak yang disetorkan wajib pajak dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur. Jika ingin lebih rinci maka bisa melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apalagi, lanjutnya, dana infrastruktur Rp300 triliunan atau yang hampir Rp400 triliun berasal dari penerimaan pajak. Bahkan, dana pendidikan yang 20 persen di APBN atau sudah berada di atas Rp400 triliun yang dipergunakan untuk anak-anak di Indonesia sekolah menggunakan dana pajak yang disetorkan oleh wajib pajak.

"Kalau mau mencermati, dari APBN kita itu 70-80 persen dari pajak. Silakan dilihat APBN apa yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan. Kelihatan bahwa uang pajak untuk bangun ini, bangun ini, dan ini," kata Hestu Yoga, dalam sebuah program di MetroTV, di Jakarta, Selasa 12 September 2017.

Hestu Yoga menjelaskan, pengeluaran atau belanja pemerintah memiliki kaitan dengan penerimaan negara yang dalam hal ini adalah penerimaan pajak di suatu negara. Ia menyayangkan tax ratio di Indonesia masih rendah atau berada di level 10 persen. Padahal, di Eropa tax ratio sudah mencapai 30 persen yang artinya kepatuhan membayar pajak cukup besar.



Menurutnya, jika penerimaan negara dari aspek pajak sudah tinggi maka pemerintah memiliki banyak dana untuk membangun infrastruktur yang bisa menjawab beragam persoalan. Adapun pembangunan infrastruktur yang memadai bisa membuat kehidupan masyarakat aman dan nyaman. Tidak ditampik, ada korelasi antara penerimaan pajak dengan pengeluaran negara.

"Kalau ada banyak jalan rusak maka mungkin tidak ada salahnya introspeksi diri kira-kira sudah bayar pajak belum. Tentu pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki, tetapi sumber ini juga baik diperhatikan agar pembangunan infrastruktur bisa bagus. Namun, pemerintah butuh dana pajak tadi," tutur Hestu.

Pemerintah melalui DJP Kemenkeu mengaku terus melakukan berbagai macam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. DJP Kemenkeu berada pada posisi administrasi dan membina wajib pajak agar mereka membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ditampik, butuh sejumlah pihak guna bersama-sama memaksimalkan penerimaan pajak.

"Kita juga pembinaan ke wajib pajak termasuk melakukan pengawasan kemudian masuk ke penegakan hukum. Kita lakukan semuanya agar wajib pajak lebih patuh lagi. Tapi tentunya DJP Kemenkeu ada kapasitas yang perlu ditingkatkan. Akan lebih baik lagi peranan komponen masyarakat atau institusi juga membantu menyadarkan membayar pajak," pungkasnya.

 


(ABD)