Darmin Sebut Perlu Standar untuk Selesaikan Pajak Google

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 14 Jun 2017 07:00 WIB
sengketa pajak google
Darmin Sebut Perlu Standar untuk Selesaikan Pajak Google
Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANT/ Wahyu A P

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan  perlu standar tertentu untuk menyelesaikan masalah pajak antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikat,  PT Google Asia Pacific Pte Ltd.

"Itu belum ada standarnya sehingga memerlukan dialog, perundingan dan bargaining. Sehingga apa yang dicapai di tahun ini ya mungkin saja bisa saja berubah tahun depan, mungkin juga tidak," kata dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa 13 Juni 2017 malam.

Dirinya menjelaskan, penetapan standar yang baku akan mempermudah pemerintah dalam menagih pajak. Sayangnya dalam kasus seperti Google ini, baik pemerintah maupun wajib pajak memiliki perhitungan sendiri sehingga terjadi perpedaan pendapat.

"Kalau ada standarnya pasti mudah. Kalau belum ada masing-masing pasti buat hitungan sendiri. Kita akan hitung benefit segitu banyak di Indonesia, tapi dia bilang biaya segini-segini sehingga benefit enggak sebesar itu," tutur Darmin.

Tak hanya untuk Google, standar yang akan diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan berlaku bagi semua perusahaan. Dengan begitu maka tidak akan ada lagi masalah perselisihan sehingga wajib pajak enggan melunasi utang pajaknya di Indonesia.

"Jadi pada dasarnya dianggap ada perusahaan di sini, yang menjalankan bisnis dari Google, dan lain-lain. Tinggal menghitung benefitnya seperti apa, perusahaan profit berapa. Kalau bisa ditaksir dengan mudah tiggal dikalikan 25 persen misalnya, tapi sayangnya ini enggak mudah," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai kepakatan mengenai besaran tunggakan pajak yang harus dibayarkan oleh Google. Sayangnya baik Menteri Keuangan maupun Direktur Jenderal Pajak enggan membeberkan besaran pajak meski jumlahnya mengacu pada SPT tahun 2016 lalu.


(SCI)