Kepastian Sistem Perpajakan akan Dorong Investasi

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 20 May 2017 11:18 WIB
perpajakan
Kepastian Sistem Perpajakan akan Dorong Investasi
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepastian peraturan yang diterapkan dalam mengelola perpajakan dinilai akan mendorong nilai investasi nasional. Pasalnya, dalam hal ini investor akan memiliki perhitungan yang jelas atas investasi yang hendak diputuskan.

Demikian disampaikan oleh pakar perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) David Hamzah Damian melalui keterangan resminya di Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017. Menurutnya, kepastian dalam aturan perpajakan akan mendorong investor memiliki gambaran yang jelas, akan investasi yang ingin di kembangkan.

Lebih lanjut, David menjelaskan bahwa jika dalam aturan perpajakan terdapat banyak grey area, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dalam asumsi bisnis yang dibutuhkan dalam berinvestasi.

"Masalahnya ketika asumsi bisnis dan realisasinya beda, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan, misalkan ada beban pajak yang sebelumnya belum mereka asumsikan menyebabkan cash flow keluar. Kalau cash flow keluar maka rencana bisnis mereka terganggu," ujar David.

Baca: Pemerintah Tingkatkan Penerimaan Pajak dan Investasi

Di sisi lain, upaya mendorong perbaikan kepastian investasi melalui keputusan pengadilan pajak, masih sulit terjadi. David menyoroti minimnya keterbukaan pengadilan pajak, sebagai jembatan untuk mengatasi ketidakpastian investasi dalam sengketa-sengketa perpajakan. Selama ini keputusan pengadilan pajak belum dapat menjadi rujukan untuk mencari kepastian hukum dalam pajak, akibat minimnya akses dalam publikasi amar putusan kasus sengketa pajak.

"Kualitas putusan itu bisa diketahui ketika putusan itu bisa di akses oleh publik, di sini yang menjadi catatan, untuk sekretariat pengadilan pajak itu putusan pengadilan pajak yang dipublikasikan hanya risalah, tidak full. Sementara di Mahkamah Agung putusan peninjauan kembali, semuanya full. Dari sinilah bisa di baca diteliti oleh praktisi akademisi apakah putusan pengadilan sudah baik atau belum kualitasnya," tambah David.




Selain itu, jumlah sengketa pajak yang besar dan terus meningkat di Pengadilan Pajak mengindikasikan perlu adanya upaya Pemerintah memperbaiki kualitas peraturan, khususnya di sektor pertambangan.

"Lebih dari dua belas ribu kasus sengketa pajak dalam fase gugatan dan banding diterima di Pengadilan pada 2015. Naik lima belas persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan putusan pengadilan di tahun sama hanya mampu mencapai 9.000 kasus, atau cuma naik sekitar dua persen," papar David.

Data DDTC saat ini mencatat sebanyak 12.486 permohonan di pengadilan pajak terkait gugatan dan banding. Dibanding 2015, sengketa pajak di pengadilan pajak naik sekitar 14 persen yoy. Sementara terkait putusan hanya sekitar 9.032 atau hanya naik 2,1 persen.


(AHL)