Luncurkan Paket Kebijakan XV, Pemerintah Fokus ke Penyedia Jasa Logistik Nasional

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 15 Jun 2017 17:15 WIB
paket kebijakan ekonomi
Luncurkan Paket Kebijakan XV, Pemerintah Fokus ke Penyedia Jasa Logistik Nasional
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (AFP PHOTO/Adek Berry)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ke XV yang fokus pada pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional.

"Paket kebijakan ke-15 terdiri dari 15 peraturan perubahan, tapi dalam pelaksanaannya kelihatannya kita bagi tiga," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution, saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 15 Juni 2017.

Darmin memaparkan, paket kebijakan ekonomi kali ini akan fokus kepada perbaikan sistem logistik nasional meliputi beberapa kebijakan.

Pertama, Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kedua, Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang.

Kemudian meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu, dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dan sebagainya.


Sumber: Kemenko Perekonomian

Ketiga, Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW), dengan kebijakan antara lain memberikan fungsi independensi badan INSW untuk dapat mengembangkan sistem elektronik pelayanan dan pengawasan ekspor impor, kepabeanan, dan kepelabuhan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, mengawasi kegiatan ekspor impor yang berpotensi sebagai illegal trading, membangun single risk management untuk kelancaran arus barang dan penurunan dwelling time, dan sebagai competent authority dalam integrasi ASEAN Single Window dan pengamanan pelaksanaan FTA.

Keempat, Penyederhanaan Tata Niaga, di mana Pemerintah telah membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor untuk mengurangi produk larangan dan/atau pembatasan (LARTAS) yang tinggi.

"Tujuan dan manfaat kebijakan ini diharapkan dapat segera memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik, serta memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW)," pungkasnya.


(AHL)

TNI Gagalkan Penyelundupan 24 Ton Garam Ilegal

TNI Gagalkan Penyelundupan 24 Ton Garam Ilegal

13 hours Ago

Aparat TNI AL Wilayah Dumai, Riau, menangkap sebuah kapal motor kayu yang diduga mengangkut 24 …

BERITA LAINNYA