DJP Pelajari Modus Pengalihan Profit Lewat Tax Planning

Suci Sedya Utami    •    Senin, 20 Mar 2017 11:57 WIB
perpajakan
DJP Pelajari Modus Pengalihan Profit Lewat <i>Tax Planning</i>
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 15 rencana aksi base erosion and profit shifting (BEPS) telah disepakati negara-negara kerjasama ekonomi (OECD). Salah satu aksi yang menyorot perhatian Pemerintah Indonesia yakni pelaporan rencana pajak agresif (disclosure of aggresive tax planning).
 
Aksi ini merupakan rencana aksi ke-12 BEPS. BEPS sendiri merupakan strategi penghindaran pakak dengan menggunakan celah penggerusan pendapatan dan pegalihan profit atau keuntungan.
 
Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengkaji dan mempelajari aturan terkait rencana aksi tersebut mengenai kewajiban para wajib pajak untuk melaporkan rencana pajaknya.
 
"Sekarang ini Ditjen Pajak masih dalam proses pembahasan dan kami akan keluarkan aturan itu," kata Direktorat Perpajakan Internasional DJP Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, di Jakarta seperti dikutip Senin 20 Maret 2017.
 
John mengatakan pelaporan ini ditujukan untuk mengurangi asimetri informasi pajak dan mencegah perencanaan pajak yang agresif yang dilakukan para wajib pajak ke depannya. Dia menjelaskan, jika wajib pajak lakukan tax planning, maka skema perpajakannya harus dilaporkan ke kantor pajak.
 
"Tremasuk promotornya, atau mereka yang advice si wajib pajak, termasuk konsultan keuangan, bank, lawyer atau orang pribadi. Itu pun dia harus report ke kantor pajak," ucap Jhon.
 
Salah satu negara yang sudah menerapkan aksi ini yaitu Inggris. Oleh karenanya, beberapa minggu lalu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi bertandang ke Negeri Ratu Elisabeth itu untuk berbagi pengetahuan dengan otoritas pajaknya.
 
'Kita sharing dengan otoritas pajak Inggris di mana mereka keluarkan regulasi soal kewajiban keterbukaan informasi," tutur John.
 
Sementara itu, Peneliti Biro Internasional Dokumentasi Fiskal (IBFD) Paul de Haan mengatakan kewajiban melaporkan sangat penting, dirinya pun mendukung kewajiban pelaporan ini. 
 
Namun dirinya mengingatkan, jangan sampai kewajiban ini mematikan tax planning. Sebab, jika aturan ini diterapkan, maka akan memberikan kewaspadaan pada pembayar pajak untuk melakukan tax planning. Dia mengingatkan, tujuan pelaporan yakni untuk memetakan perilaku perancang pajak (tax planner).
 
"It's a good thing actually. Tapi, jangan sampai disclosure justru menakutkan para pembayar pajak yang baik dan taat. Karena pada intinya kan disclosure bertujuan mencegah tax planning yang agresif," kata Paul.



(SCI)