Dirjen Pajak Tidak Mengetahui Pengenaan PPh untuk Emas Batangan

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 06 Oct 2017 04:32 WIB
pajakharga emasekonomi indonesia
Dirjen Pajak Tidak Mengetahui Pengenaan PPh untuk Emas Batangan
Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengaku tidak tahu menahu mengenai pajak yang dikenakan pada barang berupa emas logam atau batangan. Dirinya belum membaca mengenai adanya aturan yang mengatur mengenai pengenaan pajak pada barang tersebut.

"Emas apa? Mas Ken? Lho aku belum tahu, belum baca, nanti tak tanya temanku dulu deh," kata Ken, di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Kamis 5 Oktober 2017.

Ken malah bertanya balik tentang aturan tersebut. Dia bilang aturan itu tak dibuat oleh Ditjen Pajak. Dia bilang yang merancang aturan yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF). "Emang ada aturannya? Dari mana? Aku malah belum baca. Yang bikin aturan kan bukan DJP. BKF dong," ujar Ken.

Adapun sebelumnya, situs resmi logam mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengubah tampilan yang memuat adanya berita berjalan yang berisi informasi mengenai pembelian emas batangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 2 Oktober 2017.

"Sesuai PMK No.34/PMK.10/2017 penjualan emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen, sedangkan buy back di atas Rp10 juta dikenakan pajak 1,5 persen. Tarif pajak berlaku kelipatannya untuk yang tidak memiliki NPWP," tulis pengumuman di situs logam mulia milik Antam itu.

Jika dirinci maka mereka yang hendak membeli emas batangan maka sudah termasuk PPh 22 yang sebesar 0,9 persen. Namun, pengenaan akan lebih rendah jika seorang pembeli menyertakan NPWP yakni hanya 0,45 persen. Buy back di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen, tapi akan lebih tinggi menjadi tiga persen jika tanpa NPWP.


(ABD)