Lantik Direktur Baru, Sri Mulyani Pesan Tetap Menghormati Hak WP

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 10 Nov 2017 14:18 WIB
ditjen pajak
Lantik Direktur Baru, Sri Mulyani Pesan Tetap Menghormati Hak WP
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat melantik direktur baru. (Foto: MTVN/Suci Sedya)

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Yuli Kristiono sebagai Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yuli ditunjuk menggantikan Dadang Suwarna yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut. Sebelumnya, Yuli merupakan Kepala Kantor Wilayah DJP Yogyakarta. Ani mengatakan, permasalahan pajak saat ini menjadi perhatian masyarakat luas, terutama diiringi upaya penegakan hukum bagi wajib pajak (WP) yang tidak patuh.

Dia pun meminta Yuli, dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum harus dilakukan dengan profesional dan menggunakan rujukan data yang seakurat mungkin. Selain itu, Yuli diminta agar tetap menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak wajib pajak, di sisi lain harus menjalankan tugas sesuai konstitusi.

"Ini suatu proporsionalitas dalam melaksanakan tugas agar dapat tercapai penerimaan pajak, namun tanpa membuat WP diperlakukan tidak adil atau sembrono oleh wajib pajak," kata Ani di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat 10 November 2017.

Sementara itu, untuk menggantikan Yuli di Kakanwil DJP Yogyakarta, Ani juga melantik D Lucas Hendrawan. Serta Agustin Vita Avantin sebagai Kepala Kanwil DJP Suluttenggomalut.

Ani berpesan pada keduanya agar bisa mengamankan penerimaan pajak dengan menjalankan tugas untuk membangun kultur hubungan dengan WP yang akuntabel, transparan, dan taat hukum.

"Untuk kanwil yang baru, saya harapkan walaupun waktunya sudah di penghujung 2017, tetap fokus menjalankan tugas di dalam melaksanakan penerimaan negara," tutur Ani.

Selain melantik pejabat eselon II di Ditjen Pajak, Ani juga melantik pejabat eselon II di satuan lainnya di antaranya:

1. Wempy Saputra menjadi Kepala Pusat Analisis dan harmonisasi kebijakan.
2. Arif Setiawan menjadi Sekretariat komite pengawas perpajakan.
3. Budi Setiawan N sebagai Wakil Sekretariat Pengadilan Pajak.
4. Tri budianto sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perberndaharaan Riau.
5. Teguh Dwi Nugroho sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Utara.
6. Edward Ucok Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Maluku Utara.
7. Syamsu Syakbani sebagai Kepala Pusat Kekayaan Negara.
8. Wahyu Dwijana sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Umum.

Ani mengatakan, pengadilan pajak menjadi institusi yang disorot masyarakat. Dirinya berharap pengadilan pajak memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi semua pihak yang berperkara.

"Masyarakat harus mempercayai bahwa institusi ini secara parsial dan dalam aturan UU melaksanakan keputusan yang memberikan rasa keadilan, kepercayaan bahwa Indonesia negara hukum yang taat hukum dan menggunakan data informasi secara profesional dan memberi keputusan yang terbaik," pungkas dia.


(AHL)