Salah Satu Penyebab Indonesia Terancam Tercabut GSP

Kautsar Widya Prabowo    •    Sabtu, 14 Jul 2018 06:34 WIB
ekonomi amerikaekonomi indonesiaPerang dagang
Salah Satu Penyebab Indonesia Terancam Tercabut GSP
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang baru saja diluncurkan menjadi salah satu penyebab Amerika Serikat (AS) berencana melakukan evaluasi terhadap 3.547 lini tarif yang mendapatkan keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) atau bebas bea masuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan fasilitas yang diberikan AS berupa bebas bea masuk akan dievaluasi dalam waktu dekat, di mana salah satu penyebabnya adaah GPN. Namun, pemerintah tetap yakin pertumbuhan ekonomi akan terjaga dan terus tumbuh lebih baik di masa yang akan datang.

"Ada mengenai asuransi, mengenai GPN, data processing center, dan pertanian. Nah tadi kita itu membahas tiga pertama tadi, kita tawarannya apa," ungkap Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018.

Ia menambahkan fasilitas yang diberikan negeri paman Sam tersebut telah diberikan kepada Indonesia sejak 40 tahun lalu. Artinya pemerintah akan melakukan berbagai macam cara dan upaya agar fasilitas yang memberikan potongan tarif hingga nol persen dapat diperoleh ekspor Indonesia.

"Iya, pemerintah tentu berkepentingan mempertahankan fasilitas itu karena menyangkut banyak sekali barang. Sehingga kalau kita mengekspor ke sana biaya masuknya nol," imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci terkait penawaran yang telah disiapkan Pemerintah Indonesia pada pertemuan dengan AS pada akhir Juli mendatang. Pasalnya hal tersebut bersifat rahasia.

"Kita sudah punya kesimpulan tapi tidak bisa membicarakan karena kalau di sana nanti dibilang enggak mau repot lagi kita. lebih baik jangan ceritakan dulu," tukasnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan, keputusan yang dilakukan untuk mengevaluasi tiga negara seperti India, Kzakhtan, dan Indonesia merupakan hak dari AS.  "Saya sudah bilang ini fasilitas mereka. Sekarang dibilang mau evaluasi, Anda tidak bisa bilang ini saat yang tepat atau enggak," pungkasnya.

 


(ABD)